Jakarta – Fusilatnews – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuat klarifikasi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berencana memberikan pengakuan bersyarat terhadap negara zionis agresor Israel
Menurut Yusril, pernyataan Presiden Prabowo tersebut, sebagai jalan tengah solusi dua negara.
Dia menyebut isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik.
Karena kata Yusril, ada persyaratan yang harus dilakukan oleh Zionis Israel. Yaitu, pengakuan negara pelaku genosida tersebut atas kemerdekaan penuh Bangsa Palestina.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina,” ujar Yusril. Pun, jika Zionis Israel nantinya mengakui kemerdekaan Palestina, wacana membuka hubungan diplomatik Tel Aviv-Jakarta itu tak otomatis.
Sebab kata Yusril, syarat pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina itu hanya sebagai syarat pertimbangan diplomatik.
“Atas dasar pengakuan (Israel terhadap kemerdekaan Palestina) tersebut, baru lah Indonesia dapat mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas Yusril.
Yusril yang merupakan salah-satu tokoh cendikiawan Islam di pemerintahan Indonesia itu sekaligus membantah perihal pemberitaan di media Israel, Ynet tentang adanya perundingan-perundingan rahasia antara Indonesia dengan Zionis Israel untuk normalisasi hubungan diplomatik.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal,” tegas Yusril. Ynet dalam pemberitaannya menyampaikan adanya kontak diplomatik rahasia antara Indonesia dengan Zionis untuk menormalisasi hubungan.
Dalam pemberitaan tersebut dikatakan, Indonesia dan Israel menjalin perundingan rahasia pada 2024 lalu untuk menormalisasi hubungan diplomatik sebagai imbal balik keanggotaan pada Organisasi Kerjsa Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dalam pemberitaan Ynet tersebut, dikatakan Israel mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD. Dengan jasa imbal balik, Indonesia bersedia menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Kata Yusril, pemberitaan tersebut tak betul. Pun tegas dia, tak pernah ada pertemuan, ataupun perundingan rahasia antara Indonesia dengan Israel terkait dengan keanggotaan di OECD. “Pertamuan seperti itu tidak pernah ada,” tegas Yusril.
Yusril menceritakan, dalam forum OECD tahun lalu, Israel memang pernah menyampaikan wacana dalam mendukung Indonesia sebagai anggota. Dan Israel menyampaikan terbuka dukungan tersebut dengan syarat Indonesia membuka hubungan diplomatik Jakarta-Tel Aviv.
Akan tetapi, kata Yusril menegaskan, Indonesia menolak dukungan Israel tersebut. Pun syarat dari Zionis tersebut. “Permintaan Israel tersebut kami tolak,” kata Yusril. Karena kata Yusril dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk OECD tak ada klausul ketentuan negara-negara anggota harus saling memiliki hubungan diplomatik
Bahwa dalam keanggotaan organisasi tersebut, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya,” kata Yusril.
Kata Yusril, dirinya sendiri yang turut serta mewakili Indonesia dalam forum sidang OECD di Paris, Prancis pada Maret 2025. Dan dalam forum tersebut, Yusril mengatakan dirinya menyampaikan pidato mewakili pemerintah Indonesia.
“Saya sendiri hadir dalam sidang OECD, dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala, dan tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut,” kata Yusril.
Setidaknya 54.084 warga Palestina di Jalur Gaza tewas dalam 600 hari perang genosida Israel sejak Oktober 2023, kata Kementerian Kesehatan Palestina, Rabu (28/5/2025).
Dalam pernyataannya, Kemenkes Palestina mengungkapkan bahwa dalam 24 jam terakhir, 28 jenazah dibawa ke rumah sakit dan 179 terluka, sehingga total korban luka akibat agresi militer Israel mencapai 123.308 orang.
Banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan-jalan, karena tim penyelamat tidak mampu menjangkau mereka,” tambah pernyataan itu.
Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada 18 Maret 2025. Jumlah korban tewas akibat operasi militer Zionis sejak 18 Maret itu tercatat 3.924 orang sedangkan jumlah korban luka mencapai lebih dari 11.200 orang.
Serangan tersebut juga menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangan di wilayah kantong Palestina tersebut
