Ada yang ironis, ketika sesuatu yang dibayangkan sebagai anugerah justru menampakkan diri sebagai malapetaka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari harapan: bahwa negara hadir di meja makan anak-anak sekolah, menyajikan asupan sehat bagi masa depan bangsa. Tetapi realitas memberi wajah yang berbeda. Ribuan siswa jatuh sakit, pusing, muntah, bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Gizi yang dijanjikan untuk menguatkan tubuh berbalik menjadi racun yang melumpuhkan.
Pemerintah buru-buru menyebut peristiwa ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Rapat koordinasi dilakukan, dapur-dapur bermasalah ditutup, dan tim investigasi dibentuk. Menteri Kesehatan menjanjikan turunnya ahli gizi dari kementeriannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan berbicara tentang tata kelola yang harus diperbaiki. Semua terdengar seperti sebuah orkestra kepanikan yang dimainkan setelah musik sumbang sudah terlanjur diperdengarkan ke publik.
Pertanyaannya sederhana: mengapa langkah-langkah itu tidak dilakukan sejak awal? Mengapa program sebesar ini, yang menyangkut kesehatan jutaan anak, dijalankan dengan persiapan yang tergesa dan standar yang rapuh? Dapur-dapur penyedia makanan mestinya telah diuji sejak program diumumkan. Sertifikat kebersihan mestinya diwajibkan sebelum nasi dan lauk dihidangkan. Ahli gizi mestinya hadir sejak konsep diluncurkan, bukan sesudah korban berjatuhan.
Tetapi begitulah wajah negara kita: sering kali lebih suka merayakan gagasan besar ketimbang mengurus detail kecil. Padahal, justru di sanalah letak kebenaran dan keselamatan. Politik kita gemar membuat proyek dengan janji gemerlap—“gratis” adalah kata kunci yang ampuh—tetapi abai pada prosedur. Dalam logika semacam itu, anak-anak sekolah tak lebih dari angka dalam laporan, bukan manusia yang tubuhnya bisa sakit dan nyawanya bisa terancam.
Kini pemerintah bergegas memperbaiki, menjanjikan bahwa dalam sebulan semua dapur akan sesuai standar. Tetapi publik berhak ragu: bagaimana mungkin sistem yang sejak awal dibangun dengan kecerobohan bisa diperbaiki hanya dalam hitungan minggu? Bahkan, siapa yang menjamin perbaikan itu sungguh-sungguh dilakukan, bukan sekadar formalitas untuk menenangkan amarah orang tua?
Esai ini bukan untuk menolak ide makan bergizi gratis. Siapa pun akan setuju bahwa negara wajib memastikan anak-anak tumbuh sehat, cukup nutrisi, dan tidak lapar di sekolah. Namun, justru karena program ini mulia, ia harus dijalankan dengan keseriusan yang jauh lebih ketat. Kita perlu mengingat: setiap sendok nasi dalam program MBG adalah simbol amanat negara kepada generasi mendatang. Bila amanat itu diabaikan, akibatnya bukan sekadar keracunan massal—tetapi rusaknya kepercayaan publik.
Dan mungkin di situlah tragedi terbesar: ketika sebuah program yang digadang sebagai lambang kepedulian berubah menjadi simbol kelalaian. Pada akhirnya, yang tersisa adalah ironi: gizi yang dijanjikan menyehatkan justru menjadi racun, dan slogan yang dielu-elukan berbalik menjadi sindiran. Seperti kata seorang penyair, malapetaka kerap lahir dari cita-cita mulia yang dilaksanakan dengan tangan yang ceroboh.
