Jakarta-Fusilatnews — Ribuan siswa di berbagai daerah menjadi korban keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah akhirnya menetapkan insiden tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan segera mengambil langkah darurat untuk mencegah kasus serupa terulang.
Keputusan itu dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar Minggu (28/9/2025). Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Kementerian Kesehatan akan mengirim tenaga ahli gizi untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG.
“Untuk sementara, ahli gizi akan kami siapkan dari Kemenkes agar standar penyajian makanan bisa segera ditingkatkan,” ujar Budi usai rapat. Ia menambahkan pemerintah menargetkan perbaikan menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG dapat selesai dalam satu bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola. Menurutnya, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. “Keracunan ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut masa depan generasi penerus,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menutup sementara sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah. Dapur-dapur tersebut diwajibkan melakukan evaluasi, memperbaiki sanitasi, dan memperoleh Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut pihaknya telah membentuk dua tim investigasi. Tim pertama melibatkan unsur kepolisian, BIN, BPOM, dinas kesehatan, serta pemerintah daerah. Sedangkan tim kedua bersifat independen, terdiri dari pakar gizi, kimia, farmasi, hingga chef.
Selain investigasi, BGN membuka hotline pengaduan untuk masyarakat yang ingin melaporkan kendala terkait program MBG. Layanan itu tersedia setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00–22.00 WIB melalui nomor 088293800268 dan 088293800376.
Dengan penetapan KLB, pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan dan memastikan dapur MBG layak beroperasi agar insiden serupa tidak kembali memakan korban.
