Oleh: Dikrilah
Jakarta – Sebagai komitmen dalam mengawal Pemilu 2024, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat mengadakan konsolidasi dan pelatihan pemantau pemilu yang diselenggarakan pada 7 – 8 Januari 2023 di Balai Latihan Koperasi, Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri para peserta perwakilan daerah KIPP Jawa Barat dan diisi oleh elemen penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Pelatihan hari ke-1 diisi dengan tiga sesi materi yang diisi oleh Prof. Muradi, MA, Ph.D sebagai akademisi dari Universitas Padjadjaran dipanelkan dengan Puadi, S.Pd, MM selaku anggota Bawaslu RI di sesi pertama. Sesi kedua dilanjutkan dengan materi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang difasilitasi oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terakhir, sesi ditutup dengan materi dari Masykurudin Hafidz.
Di hari kedua, para peserta dilatih tentang tahapan penyelenggaraan pada Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Sesi diakhiri dengan konsolidasi dan penguatan visi misi KIPP dalam pengawal proses penyelenggaraan pemilu ke depan, dipimpin oleh KIPP Jawa Barat dan Deputi Jaringan KIPP Ahmad Mansur.
Kolaborasi
Kehadiran institusi politik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokratisasi. Institusi bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan demokrasi, seperti yang dirangkum secara ringkas oleh Scarritt dan Mozaffar (1996), “menciptakan demokrasi berarti membentuk institusi.”
Demokrasi yang memiliki institusi politik yang koheren dan efektif akan lebih mungkin berkinerja lebih baik secara politik. Tidak hanya dalam menjaga tatanan politik, tetapi juga supremasi hukum yang akan memastikan kebebasan sipil, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menyediakan kompetisi yang representatif dan akuntabel.
Sebagai pengamalan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kehadiran lembaga penyelenggara pemilu secara agregatif menjadi tolok ukur dalam upaya menjaga keberhasilan demokrasi. Singkatnya, jika kita ingin mengubah sifat tertentu dari demokrasi, penyelenggara dan sistem pemilu adalah instrumen yang paling cocok untuk melakukannya.
Untuk mewujudkan aktor pemilu yang jujur dan adil (jurdil) serta tahapan pemilu yang langsung, umum bebas dan rahasia (luber), harus terdapat kolaborasi partisipatif dari semua elemen masyarakat. Termasuk kehadiran lembaga pemantau pemilu. Sebagai salah satu lembaga independen pemantau pemilu tertua di Indonesia, KIPP diharapkan dapat tetap berkontribusi besar dalam memastikan rotasi kekuasaan berjalan dengan jujur, adil dan sesuai dengan kehendak rakyat.
Polarisasi
Dari rangkaian materi pelatihan pemantauan penyelenggaraan pemilu ini, terdapat benang merah dari hampir semua materi yang disampaikan, seperti tantangan, hambatan, dan potensi pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Dari sekian banyak, salah satunya ialah polarisasi.
Para pengamat telah lama mencirikan lanskap politik Indonesia sebagai negara yang bebas dari celah ideologis yang dalam dan mengakar. Partai-partai di Indonesia tidak mengikuti garis tradisional kiri-kanan, dan identitas sektarian belum disalurkan ke dalam sistem kepartaian secara eksklusif sejak negara ini mengalami demokratisasi di akhir tahun 1990-an.
Partai-partai bercorak keagamaan mengejar peran yang lebih besar di ruang publik, sementara partai-partai nasionalis mempromosikan visi pluralisnya. Namun, para ahli berpendapat bahwa perbedaan ini pun memiliki sedikit implikasi untuk pembangunan koalisi politik, kohesi sosial, atau pembentukan kebijakan. Sebaliknya, pragmatisme dan patronase memotivasi para aktor politik untuk bekerja sama, terlepas dari orientasi ideologis mereka (Slater et al., 2012; Hadiz et al., 2013; Aspinal, 2011).
Slater bahkan telah menyimpulkan bahwa Indonesia adalah “salah satu negara demokrasi yang paling tidak terpolarisasi di Asia.” Dan, sejak 2014 Indonesia menjadi semakin terpolarisasi secara politik. Tiga pemilu besar (Pilpres 2014 dan 2019, dan Pilkada Jakarta 2017) telah membuat negara ini lebih terpecah dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Banyak persaingan ideologis yang sebelumnya laten, kini menyeruak ke permukaan.
Politik berbasis isu dikontraskan dengan politik identitas, di mana kelompok politik –terutama mereka yang mewakili kelompok etnis, agama, atau sektarian tertentu menggunakan seruan komunal untuk memobilisasi pemilih. Cara seperti ini seringkali bermasalah karena cenderung mengarah pada konsepsi politik menang-kalah; yang menang ambil semua (zero-sum game) dengan sedikit ruang untuk bekerja sama dan kompromi. Strategi ingin mengungguli (outbidding) dengan retorika dan tuntutan yang semakin ekstrem, dianggap lebih efektif meraup suara dibanding pilihan moderasi.
Pemilu telah menjadi momen penting ketika perubahan yang sedang berlangsung dipercepat dan diperdalam. Dampaknya mungkin tidak akan bertahan lama. Namun, ketika pemilu berakhir, ketegangan dan polarisasi yang ditimbulkannya sengaja dipertahankan, mungkin hingga pemilu berikutnya, dengan kelompok dan agenda yang lebih bervariasi. Setiap strategi untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan dalam masyarakat yang beragam harus berani melawan pola-pola seperti itu.
Di antara beberapa pertanyaan yang sulit dijawab adalah bagaimana menghadapi kelompok antipluralis dalam demokrasi yang pluralis. Di satu sisi, ekspresi dari gagasan politik identitas yang cenderung eksklusif dimungkinkan oleh demokratisasi. Sehingga perlawanan pemerintah berupa kebijakan represif yang melarang organisasi yang dianggap anti-Pancasila tak pelak menjadi kontroversi.
Di sisi yang lain, ketika organisasi masyarakat sipil bekerja dengan negara untuk membela pluralisme, mereka juga memiliki kekhawatiran bahwa dengan melakukan itu sebenarnya sedang memfasilitasi kebijakan yang tidak demokratis. Sehingga ormas pun menjadi terpecah, antara mereka yang melihat pluralisme sedang terancam, dengan mereka yang percaya pada kebebasan sosial.
Pusat dari polarisasi politik adalah pertentangan nilai, keyakinan, dan pendapat. Kita mungkin bertanya sejauh mana hal tersebut harus dianggap sebagai masalah. Lagi pula, demokrasi yang sehat seringkali mendapat manfaat dari perbedaan pendapat antarwarga negara dan kelompok politik. Nilai dan pendapat yang berbeda adalah bagian tak terpisahkan dalam demokrasi.
Polarisasi politik dapat muncul dalam berbagai tingkatan hingga muncul area abu-abu antara diskusi yang sengit namun konstruktif versus konflik yang berbahaya dan terpolarisasi. Mungkin saja masih ada jalan yang sempit dan berliku seperti ini di masa depan, karena masa depan pluralisme Indonesia sangat bergantung pada banyak faktor seperti sosial, politik, dan ekonominya. Namun, kita dapat mengatakan bahwa arus bawah politik pluralis di Indonesia masih tetap kuat meskipun akan terus diuji.
Dikrilah KIPP Kota Sukabumi
Dikutip detik.com, Jumat 20 Januari 2023
