Ingat bagamaina kertas suara dikirim ke lokasi tujuan hingga dibawa lagi ke KPU? Itu harus dikawal oleh petugas keamanan (Polisi). Kita tahu sendiri, bagaimana Kertas Suara harus di cetak oleh KPU Pusat, lalu dikirim ke daerah-daerah terpecil – Yang terjauh hingga ke Papua dan Aceh.
Padahal waktu surat kabar masih eksis – HU Kompas misalnya – bisa beredar di Jakarta – di Jam yang sama bias beredar di Surabaya dan daerah lain. Mengapa bisa begitu? Karena sudah ada mesin cetak jarak jauh (tele-printer). Jadi Koran yang sudah di cetak – tidak perlu lagi diangkut transport darat, yang akan menambah biaya yang mahal. Apalagi memakai transportasi udara – tentu biayanya akan jauh lebih mahal secara signifikan.
Baru-baru ini sedang beredar berita seperti ini
Bawaslu RI mengungkap adanya pengiriman logistik pemilu 2024 yang tidak dilakukan pengawalan bahkan truknya sempat ditinggal. Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi mengaku kaget dengan kabar tersebut.
‘Wah itu sudah kelewatan jika berita itu benar. Seharusnya logistik pemilu adalah bagian penting dalam membangun kualitas pemilu. TKN menginginkan pemilu yang Luber, Jurdil, aman, damai, berkualitas dan berintegritas,” kata Viva kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).
Viva berharap logistik seharusnya dikelola dengan modern. Dia meminta distribusi juga selalu disertai pengawalan.
“Oleh karena itu distribusi logistik harus dikelola secara modern, digital, dan transparan. Dapat menugaskan aparat keamanan untuk mengawal keamanan distribusi logistik,” katanya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan ada laporan soal pengiriman logistik Pemilu 2024 tanpa pengawalan. Bawaslu mengatakan logistik Pemilu itu cuma diantar satu orang sopir dan truknya sempat ditinggal.
“Ada salah satu laporan ini baru saja, satu laporan ini ada pengiriman logistik KPU tidak ada pengawal sama sekali. Hanya satu orang sopir dan truk itu ditinggalkan, pernah tinggal untuk mencari alamat gudang KPU,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).
Bagja mengatakan hal tersebut tak boleh terjadi. Dia mengatakan pengiriman logistik Pemilu 2024 harus dilakukan dengan pengawalan.
“(Lokasinya) nanti kami ungkapkan. Provinsinya dekat dari sini, bukan (Jakarta), samping DKI Jakarta,” kata Bagja.
“Jadi walaupun bukan surat suara logistiknya, tapi itu menandakan akan terjadi permasalahan jika teman-teman KPU tidak terbuka dan tidak menghubungi aparat keamanan tempat untuk kemudian mengawal distribusi logistik KPU, logistik teman-teman KPPS. Ini yang patut kami khawatirkan ke depan,” sambungnya.
