Jakarta, 4/06/22 (FusilatNews)- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik langkah pemerintah melibatkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Menurutnya, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Seharusnya yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.
“Terlalu berlebihan kalau KSAD ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya, keterlibatan KSAD dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Dikutip Tempo.co Kamis malam, 2 Juni 2022.
Menurut Mulyanto, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Sebab yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.
Lebih lanjut, Mulyanto menegaskan pemerintah mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan minyak goreng. Cukup libatkan melibatkan kepolisian untuk mengatasi masalah harga dan stok minyak goreng.
“Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung, ke pasar-pasar,” terangnya.
Oleh karena itu, Mulyanto minta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri, serta pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan minyak goreng. “Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.” ucapnya.
Pengawasan, kata Mulyanto, perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau, dan Sumatera Barat.
“Kalau sudah melibatkan militer, kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor,” kata Mulyanto.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan Pengecekan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu pemda dan kepolisian, khususnya di Pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.
Dudung mengaku mendapatkan informasi bahwa di Pasar Kramat Jati harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah masih mencapai Rp18.000 per liter. Saat meninjau Pasar Kramat Jati, Kasad yang didampingi Kepala PD Pasar Jaya berdialog langsung dengan para pedagang dan warga yang berbelanja dan meminta Kepala PD Pasar Jaya untuk terus memantau harga minyak goreng di tingkat pengecer/pedagang.
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
