Fusilatnews – Di balik gegap gempita perdebatan moral, pasal penghinaan presiden, dan living law yang kontroversial, ada satu dimensi besar yang kerap terabaikan: pergeseran filosofi hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak negeri ini berdiri, hukum pidana tidak lagi berdiri semata pada logika kolonial—sebuah logika yang telah bertahan selama lebih dari 100 tahun—tetapi mencoba mengadopsi model yang lebih korektif dan restoratif.
Namun, seperti semua perubahan besar, pertanyaannya bukan hanya apa yang berubah, tetapi bagaimana perubahan itu bekerja, siapa yang mengendalikannya, dan siapa yang mungkin terpinggirkan.
I. Dari “Negara adalah Penuntut Agung” ke “Pemulihan sebagai Tujuan”
Filosofi KUHP lama adalah sederhana dan keras:
jika kamu melanggar hukum, negara menghukummu—tanpa peduli apakah hukuman itu memulihkan apa pun.
Ini adalah pola pikir Belanda kolonial: menjaga ketertiban, menundukkan populasi, dan memastikan ketaatan.
KUHP baru mencoba membalik paradigma itu dengan memasukkan:
Pidana kerja sosial
Pidana pengawasan
Restorative justice sebagai konsep yang diakui
Pidana denda sebagai prioritas, bukan penjara
Tujuan pemidanaan yang lebih luas: resosialisasi, koreksi perilaku, dan reintegrasi
Secara teoritis, ini lompatan besar.
Negara tidak lagi hanya menghukum, tetapi mengusahakan pemulihan.
Dalam idealnya, sistem pidana bisa menjadi ruang penyembuhan, bukan sekadar mesin penghancur kehidupan.
Tetapi apakah kita siap?
Di sinilah problemnya.
II. Restorative Justice di Atas Pondasi Lembaga Penegak Hukum yang Rapuh
Restorative justice, di negara manapun, hanya bisa bekerja jika ada:
Polisi yang profesional
Jaksa yang bebas dari tekanan politik
Hakim yang independen
Masyarakat yang memahami hak-haknya
Aparatur yang terlatih secara psikologis, bukan hanya administratif
Indonesia punya masalah panjang dalam seluruh daftar tersebut.
Restorative justice bisa menjadi keadilan yang memanusiakan,
tetapi juga bisa menjadi alat barter—
menjadi jalan damai yang dipaksakan atau ditransaksikan.
Jika proses mediasi dilakukan tanpa integritas,
yang terjadi bukan pemulihan, melainkan jual beli perkara dengan nama baru.
Ini adalah risiko laten yang mengintai.
III. Masalah Utama: Legislasi Maju, Institusi Tertinggal
Ini paradoks terbesar KUHP baru.
Hukum bergerak ke abad 21,
sementara lembaga penegaknya tertinggal di abad 20.
Contoh:
Polisi masih menggunakan cara-cara koersif dalam penyidikan
Budaya “asal tahan” masih menjadi praktik sehari-hari
Korupsi dalam aparat penegak hukum masih tinggi
Kapasitas jaksa dan hakim dalam pendekatan restoratif belum merata
Sarana dan prasarana pemasyarakatan belum mendukung model korektif
Hasilnya?
Paradigma baru berisiko hanya menjadi pajangan hukum—bukan praktik.
Hukum tampil modern, tetapi penegak hukumnya tetap otoriter.
IV. Dilema Filosofis: Modernisasi Hukum atau Sekadar Rebranding?
Pertanyaan penting bagi esai ini:
Apakah KUHP baru benar-benar mengusung perubahan filosofis,
atau hanya memoles wajah lama dengan cat baru?
Karena:
Kerja sosial membutuhkan infrastruktur yang belum ada
Pengawasan membutuhkan sistem monitoring yang kuat, yang belum dibangun
Denda membutuhkan struktur ekonomi yang adil, yang belum tercapai
Restorative justice membutuhkan integritas aparat, yang masih menjadi persoalan nasional
Dalam kondisi ini, ada risiko bahwa:
Pidana alternatif digunakan untuk “kelas tertentu saja”
Pelaku dari kelompok kuat bisa membeli “pemulihan”
Pelaku dari kelas bawah tetap merasakan kerasnya hukum
Di sini, KUHP baru bisa menjadi modernisasi yang timpang, atau bahkan rebranding tanpa transformasi.
V. Implikasi Politik dan Sosial: Perubahan Besar selalu Menguntungkan yang Berada di Atas
Paradigma hukum tidak pernah netral.
Kita harus bertanya:
Siapa yang akan paling terbantu oleh pidana alternatif?
Siapa yang paling mungkin mendapatkan restorative justice?
Siapa yang paling rentan tetap dipenjara?
Sosiologi hukum sudah lama menyimpulkan bahwa hukum yang tampak humanis sering kali lebih mudah diakses oleh orang kaya.
Maka transformasi ini, tanpa instrumen keadilan struktural, dapat menghasilkan:
Hukum yang lebih lembut bagi elite
Hukum yang tetap keras bagi rakyat kecil
Inilah ironi yang perlu diangkat secara kritis dalam esai.
VI. Kesimpulan: Paradigma Baru Butuh Manusia Baru
Perubahan KUHP adalah langkah besar—secara tekstual.
Tetapi hukum tidak berubah hanya karena pasalnya berubah.
Hukum berubah jika manusianya berubah.
Jika budaya kerja aparat berubah.
Jika orientasi lembaga hukum bergeser dari represi ke pemulihan.
Tanpa itu semua, KUHP baru hanya akan menjadi:
kitab tebal yang modern,
tetapi dijalankan oleh kultur yang masih kolonial.
Esai ini mengajak pembaca melihat perubahan bukan sebagai daftar pasal baru,
tetapi sebagai medan perjuangan moral dan institusional yang rumit.
Karena pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan:
“Apa yang berubah dalam KUHP?”
tetapi:
“Apakah perilaku negara terhadap warganya benar-benar berubah?”
