Jakarta – Fusilatnews.—Menanggapi pertemua 6 parpol yang diundang Jokowi ke Istnana Negara, baru-baru ini, Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia menuturkan jika Jokowi tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024 berarti Jokowi menabuh genderang perang.
“Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” kata Benny dalam cuitan tweeternya (@BennyHarmanID, Senin (8/5/2023)).
Benny lantas menjelaskan maksudnya lebih jauh terkait perang seperti yang dikicaukannya. Dia mengatakan Jokowi melawan rakyatnya sendiri jika bersikap mendukung kepentingan tertentu.
“Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu,” jelas Benny K Harman.
Pernyaraan Benny K Harman tersebut, sontak saja di tanggapi oleh Parpol-parpol yang diundang Jokowi tersebut, sebagai berikut;
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menepis tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden (capres) maupun cawapres di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
“Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi saja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan, urusan capres merupakan urusan partai. “Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” tuturnya.
Jokowi mengatakan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Menurut dia, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
Gerindra Tegaskan Jokowi Tak Arahkan Koalisi di Pertemuan 6 Ketum Parpol
PPP. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut Presiden Jokowi sudah tepat untuk terlibat dalam pencapresan. Rommy mengatakan Jokowi perlu mengawal pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan.
“Presiden itu pejabat politik. Jadi soal netral atau tidak, itu pilihan. Menurut saya, Pak Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan. Karena beliau memerlukan presiden lanjutannya yang mengerti dan melanjutkan mega-mega monumen pembangunan yang beliau rintis dan tinggalkan. Bangsa ini butuh kontinuitas dalam pembangunannya,” kata Rommy saat dikonfirmasi, Senin (8/5/2023).
Rommy lantas menyinggung pertemuan antara 6 Ketum Parpol dengan Jokowi di istana tanpa NasDem. Ia menyebut tak ada pembahasan terkait Cawapres, Presiden justru meminta parpol pro pemerintah untuk kompak.
“Saya pastikan tidak ada (pembahasan Cawapres Sandi atau Erick). Pembahasan politik ada, tapi tidak bicara orang per orang. Pak Jokowi lebih menyampaikan agar parpol-parpol koalisi kompak dan rukun dalam 1 barisan,” imbuhnya.
PAN. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut tak ada yang salah jika Jokowi berpihak kepada salah satu calon. Baginya, Jokowi tak menghalang-halangi partai politik untuk berkoalisi dan memilih capresnya.
“Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi berpihak ke salah satu paslon? Kan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power, atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan,” kata Viva Yoga saat dihubungi, Senin (8/5/2023).
“Tetapi kan pak presiden memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun untuk maju. Tidak ada larangan dari presiden kepada siapapun untuk berkontestasi,” imbuh dia.
Menurut Viva Yoga, presiden pun mengembang jabatan politik, sehingga, mau tak mau akan ikut dalam proses politik. Baginya, apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini dengan partai-partai koalisi tak melanggar etika.
“Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bisa soal politik, atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau taken for granted,” katanya.
“Di samping itu, dari sisi etika politik, sikap presiden Jokowi juga tidak ada yang dilanggar jika mesti harus berjalan dan berkomunikasi dengan siapa saja,” ucapnya.
Partai Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku bingung dengan pernyataan Benny K Harman. Menurutnya, tak ada paksaan dari partai-partai pendukung pemerintah untuk berkomunikasi dengan Jokowi soal capres.
“Saya bingung apa maksud Pak Benny dengan perang. Apa yang dilajukan Pak Jokowi menjalin komunikasi dengan parpol pendukungnya termasuk soal capres cawapres 2024 adalah hal yang sangat sah di negara demokrasi sepanjang tidak dilakukan dengan paksaan atau intimidasi,” kata Habiburokhman, Senin (8/5/2023).
“Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, parpol pendukung justru dengan sukarela dan senang hati menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi,” katanya.
Bagi Habiburokhman, tindakan yang memfitnah Jokowi tak demokratis, merupakan tindakan yang tidak demokratis. Dia lalu memberi contoh tindakan demokratis Jokowi, seperti tak melarang atau menghalang-halangi NasDem, PKS, dan Demokrat untuk membentuk koalisi mengusung Anies Baswedan jadi capres.
“Jadi yang tidak demokratis justru mereka yang menghalangi, memfitnah dan menstigma komunikasi tersebut. Pak Jokowi jelas nggak memaksakan kehendaknya, bukti nyata Partai NasDem, PKS dan Demokrat leluasa membentuk koalisi,” tutur Habiburokhman.
“Kalau mereka belum bisa sepaham soal siapa cawapres yg mereka ajukan, ya itu masalah mereka, jangan salahkan pihak lain,” tambah Habiburokhman.
Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah minus Ketua Umum NasDem Surya Paloh pada Selasa (2/5) lalu. pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam, dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.30 WIB.
Pertemuan itu dihadiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Mardiono.
