Dengan demikian Pilpres 2024 diklaim berlangsung hanya dalam satu putaran. Menurut Andreas, terjadi perubahan signifikan dalam rentang tiga bulan terakhir atau sebelum peta kontestasi Pilpres mengerucut ke tiga pasangan.
Jakarta – Fusilatnews -Memasuki akhir 2023 lembaga survei New Indonesia research & consulting mengklaim
elektabilitas pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menembus lebih dari 50 persen .
Klaim hasil survei tersebut, pasangan Prabowo-Gibran siklaim unggul jauh dengan elektabilitas mencapai 50,5 persen dalam simulasi tiga pasang capres-cawapres.
Ganjar Pranowo yang didampingi Mahfud MD diklaim tertinggal sebesar 26,0 persen,Anies Baswedan yang berduet dengan Muhaimin Iskandar diklaim berada di posisi ketiga ditempati karena hanya 15,3 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab 8,2 persen.
“Dengan elektabilitas menembus 50,5 persen, pasangan Prabowo-Gibran diprediksi bakal menang Pilpres dalam satu putaran,” klaim Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (8/12/2023).
Dengan demikian Pilpres 2024 diklaim berlangsung hanya dalam satu putaran. Menurut Andreas, terjadi perubahan signifikan dalam rentang tiga bulan terakhir atau sebelum peta kontestasi Pilpres mengerucut ke tiga pasangan.
Pada survei bulan September, elektabilitas Prabowo belum mencapai 40 persen dalam simulasi tiga nama capres. Setelah dipasangkan dengan Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, klaim dukungan terhadap Prabowo meroket. Sebaliknya dengan Ganjar dan Anies, elektabilitasnya diklaim melorot kembali ke simulasi banyak nama capres.
“Pemilihan figur cawapres lebih banyak mendongkrak elektabilitas Prabowo alih-alih Ganjar maupun Anies,” klaim Andreas.
Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 25-30 November 2023 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam kesempatqan sebelumnya,Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani menegaskan hasil survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden semakin mendekati hari Pemilihan presiden semakin tidak masuk akal.
Ismail menyatakan seruan menang satu putaran wajar jika disampaikan oleh kandidat capres-cawapres dengan tujuan memberi dorongan bagi tim kampanye dan pendukung. menjadi masalah ketika ada lembaga survei yang meligitimasi klaim mereka dengan mengorbankan etika dan metodologi survei.
Ismail memaparkan, sedikitnya ada dua tujuan lembaga survei melakukan hal tersebut. “Pertama, berharap bandwagon effect agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik; dan kedua, menyediakan justifikasi akademik-populis atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara untuk memenangi kontestasi,” ujar Ismail.
Selain itu, Ismail juga menyayangkan sikap lembaga survei yang pilih-pilih saat menentukan materi survei.
Menurut Setara Institue, ada beberapa agenda inkonstitusional yang dipromosikan oleh mereka melalui jajak pendapat secara tidak etis. Di antaranya survei dukungan untuk masa jabatan presiden tiga periode, survei pro dinasti politik, dan survei afirmasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal capres-cawapres.
Menurut Ismail, survei-survei tersebut, memanfaatkan ketidaktahuan publik dan metode pengambilan sampel tertentu untuk meligitimasi hal yang bertentangan dengan konstitusi.
“Di tengah keterbatasan pengetahuan publik atas term-term tersebut, pengambilan sampel secara acak hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak inkonstitusional, niretika, dan merusak demokrasi,” ucap Ismail.
Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah itu pun mengatakan hal-hal tersebut muncul akibat sikap tidak transparan para lembaga survei.
Menurutnya, hubungan lembaga survei dengan para politikus tidak pernah diketahui. “Apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini,” kata dia.
Maka dari itu, Setara Institute mengajak lembaga-lembaga lain untuk mengembalikan posisi survei kepada tujuan awalnya, yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai kebajikan.
“Demi keadilan Pemilu, Setara Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan atas dugaan pelanggaran alat-alat negara secara transparan dan berkeadilan,” ujar dia.
