Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, Fusilatnews – Pernyataan Bahlil Lahadahlia, selaku Ketua Umum Partai Golkar saat membacakan visi misinya dalam Munas XI Partai Golkar, 21 Agustus lalu agar jangan bermain-main dengan “Raja Jawa” dan kalau kita main-main maka akan celaka, sudah berdampak menimbulkan sentimen suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA) di sejumlah daerah, terlebih menjelang Pilkada 2024.
“Pernyataan Bahlil soal Raja Jawa harus diwaspadai, karena mulai muncul reaksi publik yang mengarah kepada sentimen SARA. Namun siapa sosok Raja Jawa yang dimaksud Bahlil, sebagian orang menafisirkan Raja Jawa dimaksud itu adalah Presiden Jokowi, karena Raja Jawa yang sesungguhnya adalah Sultan Hamengkubuwono X tidaklah membahayakan siapa-siapa,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH di Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Pernyataan liar, tidak penting, dan di luar konteks soal Raja Jawa, kata Petrus, dapat dinilai sebagai sikap seorang penjilat, mencari muka dan/atau mengkultus individukan si Raja Jawa, entah siapa yang dimaksud Bahlil dengan Raja Jawa itu.
Ganggu Kohesi Sosial
Menurut Petrus, pernyataan Bahlil soal Raja Jawa itu tidak saja akan merugikan Golkar sendiri, tetapi juga masyarakat luas, terlebih menjelang Pilkada serentak secara nasional, karena dapat menganggu kohesivitas sosial masyarakat kita yang majemuk dari Sabang sampai Merauke.
“Ini pernyataan yang benar-benar liar karena hanya bermakna sebagai upaya seseorang yang sedang mencari muka dan menjilat pada atasannya. Bahkan Bahlil Lahadalia seolah-olah merepresentasikan dirinya sebagai orangnya si Raja Jawa, dan pesannya adalah jangan coba-coba bermain-main dengan si Raja Jawa, dan jangan coba-coba juga bermain-main dengan Bahlil,” jelasnya.
“Orang lalu mereka-reka apakah Raja Jawa yang dimaksud Bahlil itu adalah Sultan Hamengkubuwono X atau si Raja Jawa itu maksudnya adalah Presiden Jokowi sebagai orang yang ‘power full’ dan sangat berbahaya bagi siapa pun dalam pemerintahan saat ini,” lanjut Petrus.
Tak Punya Kepekaan
Sebuah spanduk bertuliskan “Lawan Raja Yang Zholim” sempat bertengger di Jalan Sisingamangaraja dan di kawasan Istana Maimun di Medan, Sumatera Utara, daerah pemilihan Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi sebagai calon gubernur Sumut di Pilkada 2024.
Selain itu, ada beberapa spanduk yang tersebar di kota lain seperti Makassar, Sulawesi Selatan, bertuliskan “Makassar tidak tunduk pada Raja Jawa”.
“Narasi-narasi sebagaimana tertera di dalam spanduk di atas, seharusnya diantisipasi oleh Bahlil dan jajarannya di Golkar, karena telah memberi pesan antipati terhadap Raja Jawa dan berpotensi melahirkan gesekan berbau SARA semakin meluas,” cetusnya.
Di sinilah, lanjut Petrus, nampak sekali Bahlil tidak memiliki kepekaan, padahal sebagai Ketua Umum yang baru terpilih, Bahlil seharusnya patut dapat menduga bahwa pernyataannya soal Raja Jawa itu mengandung unsur SARA dan berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan antar-warga masyarakat.
“Karena itu, Bahlil Lahadalia harus meminta maaf dan mencabut pernyataannya soal Raja Jawa yang diposisikan oleh Bahlil sebagai seorang yang sangat berbahaya. Ini adalah bagian dari teror dan intimidasi Bahlil terhadap kader Golkar selama dirinya jadi Ketua Umum, entah apa tujuannya,” tukasnya.
Bahlil, tegas Petrus, harus menjaga mulutnya dan harus lebih sensitif atau peka dan harus berhitung betul untuk setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulutnya. “Ia tidak boleh cengengesan dan asal bunyi ketika berbicara di depan publik, apalagi saat berpidato dalam acara resmi yang disiarkan oleh berbagai media massa,” tandasnya.
