Jakarta-Fusilatnews.— Akhirnya penyataan Luhut Binsar Panjaitan yang akan memperkejakan tenaga asing sebagai pengawas pembangunan di IKN, dibantah oleh Menteri PUPR, Basuki Hadipurnomo Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, isu pemerintah mempekerjakan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi wacana.
“Wah itu baru wacana kan, sebetulnya sudah lama itu saya usulkan dulu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/4/2023). Basuki tidak menjelaskan alasan ia pernah mengusulkan hal itu. Namun, ia membantah anggapan yang menyebut tenaga kerja lokal tidak mampu membangun IKN.
“Enggaklah, ini semua pembangunannya juga orang Indonesia, enggak ada orang asing,” ujar Basuki.
Basuki menyebutkan, bisa saja tenaga asing dilibatkan untuk mengawasi proyek tersebut secara selang-seling. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek IKN.
“Kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum keputusan. Belum diputuskan, bos, kan nanti saya yang putuskan,” kata Basuki. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dalam proyek IKN. Menurut Luhut, tenaga asing mesti dilibatkan guna menjamin kualitas proyek pembangunan IKN.
“Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut, Jumat (9/6/2023).
Dalam kesempatan yang lain, Luhut juga menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualtas sebaik pekerja asing. “Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi. Kuat, tapi masih belok-belok,” ucap Luhut, Senin (12/6/2023).
