Gelombang demonstrasi mahasiswa yang kembali menggema di berbagai kota bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ia adalah akumulasi kekecewaan—panjang, dalam, dan semakin sulit dibendung. Di balik teriakan di jalanan, ada satu pesan yang jelas: janji harus ditepati.
Nama Prabowo Subianto kembali diseret ke ruang publik, bukan untuk dielu-elukan, melainkan untuk ditagih. Dulu, ia pernah menyuarakan gagasan besar—pendidikan tinggi harus terjangkau, bahkan jika memungkinkan, digratiskan. Sebuah visi yang terdengar revolusioner di tengah mahalnya biaya kuliah di Indonesia.
Namun hari ini, realitas justru bergerak ke arah yang berlawanan.
Biaya kuliah terus merangkak naik. Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri meningkat, sementara daya beli masyarakat tidak banyak berubah. Bagi sebagian mahasiswa, kuliah bukan lagi soal mengejar ilmu, tetapi bertahan dari tekanan finansial. Bahkan tak sedikit yang terancam putus studi.
Di sinilah ironi itu mengeras.
Demonstrasi mahasiswa menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan yang semakin terasa nyata. Pendidikan tinggi—yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial—perlahan berubah menjadi privilege. Hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang dapat melangkah tanpa beban.
Sementara yang lain? Terpaksa berhenti di tengah jalan.
Padahal, dalam banyak pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan. Tapi pertanyaannya sederhana: bagaimana menciptakan SDM unggul jika akses menuju pendidikan justru dipersempit oleh biaya?
Kontradiksi ini tidak bisa lagi ditutupi oleh retorika.
Lebih dari sekadar isu pendidikan, mahalnya biaya kuliah mencerminkan arah kebijakan negara. Ketika kampus didorong untuk mencari pendanaan sendiri, beban itu pada akhirnya jatuh ke mahasiswa. Negara seakan mundur selangkah, membiarkan logika pasar masuk ke ruang akademik.
Akibatnya, kampus tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang pencerdasan, tetapi juga arena transaksi.
Mahasiswa memahami ini. Dan karena itulah mereka turun ke jalan.
Janji “gratiskan uang kuliah” kini menjadi semacam utang politik yang terus diingat. Dalam politik, janji bukan hanya alat kampanye—ia adalah kontrak moral. Ketika janji itu tidak diwujudkan, kepercayaan publik ikut tergerus.
Dan ketika kepercayaan mulai hilang, demonstrasi adalah bahasa terakhir yang tersisa.
Apa yang terjadi hari ini adalah peringatan. Bahwa pendidikan bukan sekadar sektor administratif yang bisa diatur dengan logika anggaran semata. Ia adalah fondasi masa depan bangsa. Ketika fondasi itu rapuh, seluruh bangunan ikut terancam runtuh.
Mahasiswa tidak sedang menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya meminta satu hal sederhana: konsistensi antara kata dan tindakan.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang berjanji—melainkan siapa yang benar-benar menepatinya.
