FusilatNews- Heboh gaji pensiunan PNS dengan anggota DPR sedang marak diberitakan. Sebab Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut gaji pensiunan PNS jadi beban negara. Selain mendapat gaji pokok, PNS mendapat berbagai tunjangan. Adapun salah satunya, yakni jaminan pensiun di hari tua.
Begitupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menerima pensiunan. Anggota DPR akan menerima pensiunan seumur hidup meski masa jabatannya hanya lima tahun per periode. Uang tersebut juga bisa diwarisi kepada istri/suami hingga anak mereka.
Dikutip Okezone Rabu (31/8/2022), berikut perbandingan besaran gaji pensiunan PNS dan anggota DPR:
A. Gaji Pensiunan PNS
1. Gaji Pensiun PNS pokok:
– Golongan I antara Rp1.560.800-Rp2.014.900.
– Golongan II antara Rp1.560.800-Rp2.865.000.
– Golongan III antara Rp1.560.800-Rp3.597.800.
– Golongan IV antara Rp1.560.800-Rp4.425.900.
2. Gaji Pensiun untuk Janda/Duda Pensiun PNS:
– Golongan I Rp 1.170.600.
– Golongan II antara Rp1.170.600-Rp 1.375.200.
– Golongan III antara Rp1.170.600-Rp1.727.000.
– Golongan IV antara Rp1.170.600-Rp2.124.500.
3. Gaji Pensiun Janda/Duda yang Ditinggal PNS Meninggal:
– Golongan I antara Rp1.560.800-Rp1.934.800.
– Golongan II antara Rp1.560.800-Rp2.746.500.
– Golongan III antara Rp1.786.100-Rp3.453.300.
– Golongan IV antara Rp2.111.400-Rp4.243.600.
B. Gaji Pensiunan Anggota DPR
Adapun besaran uang pensiun anggota DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan. Hal itu ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Selain itu, pensiunan anggota DPR juga mendapatkan tunjangan hari tua (THT) yang dibayarkan sekali sebesar Rp15 juta.
Berikut besaran uang pensiun anggota DPR:
– Anggota DPR yang merangkap ketua: Rp3,02 juta (60 persen dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta per bulan).
– Angggota DPR yang merangkap wakil ketua: Rp2,77 juta (60 persen dari gaji pokok sebesar Rp4,62 juta per bulan).
– Anggota DPR yang tidak merangkap jabatan: Rp2,52 juta (60 persen dari gaji pokok sebesar Rp4,20 juta per bulan).
Untuk diketahui, ketentuan gaji pensiunan DPR diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Jadi mana yang lebib membebani negara?
