Dalam lanskap demokrasi modern, kehadiran oposisi merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. Ia bukan musuh negara, melainkan mitra kritis bagi kekuasaan agar tetap berjalan pada rel yang benar. Namun, Indonesia tampaknya tengah bergerak menuju anomali baru: demokrasi tanpa oposisi.
Arah politik pasca-Pilpres 2024 semakin menunjukkan gejala ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang sebelumnya menekankan pentingnya oposisi dalam demokrasi, justru memberikan sinyal kuat untuk merangkul semua kekuatan politik ke dalam pemerintahannya. Termasuk di dalamnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, yang untuk sementara ini masih berada di luar lingkar kekuasaan.
Sinyal Prabowo menyebut PDIP sebagai “adik” dari Gerindra bukanlah sekadar basa-basi politik. Ungkapan itu merupakan strategi simbolik yang menyiapkan ruang transisi dari rivalitas menuju koalisi. Terlebih setelah PSI—partai yang kini menjadi “kapal Jokowi”—sudah lebih dulu menyeberang dan menjadi kaki tangan penguasa.
Jokowi dan PSI: Politik Keluarga ala Dinasti
Presiden Joko Widodo, lewat putranya Kaesang Pangarep di PSI dan menantunya Gibran Rakabuming di posisi wapres, telah menciptakan warisan politik yang nyaris steril dari suara sumbang. Jokowi, yang dalam dua periode kepemimpinannya menyingkirkan banyak kekuatan pengimbang, telah mewariskan skema kekuasaan “tanpa lawan” kepada Prabowo.
Dengan PSI menjadi kepanjangan tangan keluarga Jokowi, dan Partai Golkar yang semakin tunduk di bawah kepemimpinan pragmatis, kekuasaan kian mengerucut menjadi kartel politik yang tak terpecah. Maka tak heran bila partai-partai yang semula berseberangan, seperti NasDem dan bahkan PKS, pun mulai “dirayu” untuk ikut menari dalam irama yang sama.
PDIP dan Megawati: Jalan Sunyi Oposisi yang Tak Pasti
PDIP, satu-satunya partai besar yang tampaknya masih enggan menjilat kekuasaan, justru mulai menunjukkan keraguan akan perannya sebagai oposisi. Padahal dalam sistem presidensial, oposisi adalah ruh dari check and balance. Namun kenyataannya, PDIP saat ini lebih memilih diam dalam banyak isu strategis.
RUU TNI yang kontroversial, revisi KUHAP, hingga berbagai praktik otoriter baru yang menyelinap lewat undang-undang, tak direspons lantang oleh PDIP. Partai berlambang banteng itu seolah menggantungkan arah politiknya pada hasil kongres internal, bukan pada krisis demokrasi yang tengah memburuk.
Lebih ironis lagi, komunikasi politik PDIP dengan Prabowo tetap berjalan, meski di satu sisi mereka merasa dikhianati oleh sikap diam pemerintah dalam penanganan hukum terhadap Hasto Kristiyanto. Politik balas jasa dan kompromi hukum menjadi aroma yang tak bisa diabaikan.
Demokrasi Tanpa Oposisi: Jalan Menuju Otoritarianisme?
Lord Acton mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut. Jika semua partai bergabung dalam kekuasaan, siapa yang akan menjaga rakyat dari tirani kekuasaan?
Tiga poros besar politik—Jokowi lewat PSI, Prabowo lewat Gerindra, dan Megawati lewat PDIP—sedang menjajaki format baru: kolaborasi total. Ini adalah bahaya laten bagi demokrasi, karena tanpa oposisi yang sejati, seluruh mekanisme pengawasan politik akan lumpuh.
Masyarakat sipil, yang diharapkan menjadi benteng terakhir, kini menghadapi tantangan besar. Apakah mereka cukup kuat untuk melawan gelombang konsolidasi kekuasaan ini? Ataukah justru mereka akan dilabeli “anti-pembangunan”, “radikal”, atau “anti-NKRI” setiap kali mengkritik kebijakan negara?
Penutup
Demokrasi Indonesia sedang diuji dalam bentuk yang paling fundamental. Ketika partai oposisi lebih memilih kalkulasi pragmatis daripada keberanian moral, dan ketika elite saling rangkul untuk menyatukan kekuasaan, maka yang tersisa adalah rakyat yang ditinggalkan.
Apa arti demokrasi jika semua suara berbeda dipaksa bungkam dalam nama stabilitas? Apa gunanya pemilu jika hasilnya hanya melanggengkan status quo yang memelihara keluarga, kawan, dan kroni?
Sejarah akan mencatat masa ini sebagai titik balik: apakah Indonesia tumbuh sebagai bangsa demokratis yang sehat, atau jatuh menjadi negara oligarkis yang menyaru demokrasi.
