Masa transisi pergantian presiden merupakan periode penting dalam demokrasi, di mana kekuasaan berpindah dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Di Indonesia, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada bulan Februari akan menghasilkan presiden terpilih, yang secara resmi akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun, periode transisi dari Februari hingga Oktober tidak sekadar menunggu pelantikan. Banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh presiden terpilih untuk memastikan pemerintahan baru berjalan efektif, walaupun ia dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk keterbatasan waktu dan birokrasi yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
Apa yang Dikerjakan Presiden Terpilih Sejak Pemilihan?
Setelah pemilu pada Februari, meskipun hasil resminya baru diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), presiden terpilih sudah mulai bekerja di balik layar. Salah satu fokus utama adalah menyusun tim transisi, yang bertugas melakukan koordinasi antara pemerintahan yang sedang menjabat dan pemerintahan yang baru. Tim transisi ini memainkan peran krusial, karena mereka harus mempelajari kebijakan yang ada, mempersiapkan strategi kebijakan baru, serta mempersiapkan peralihan kekuasaan yang mulus.
Presiden terpilih juga harus memilih anggota kabinetnya. Ini adalah tugas yang tidak mudah, karena presiden baru perlu menyeimbangkan berbagai kepentingan politik, memastikan kompetensi calon menteri, serta mempertimbangkan integritas mereka. Sayangnya, sering kali hingga tiga hari menjelang pelantikan pada 20 Oktober, nama-nama menteri belum diumumkan secara resmi. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan kekhawatiran publik dan ketidakstabilan politik, terutama di kalangan investor dan pelaku pasar yang menantikan kepastian kebijakan ekonomi pemerintahan baru.
Tantangan APBN Warisan Pemerintahan Sebelumnya
Salah satu masalah utama yang dihadapi presiden terpilih setelah dilantik adalah keterbatasan dalam menjalankan program kerjanya. Meskipun ia telah memiliki visi dan program yang jelas selama kampanye, presiden baru tidak serta merta dapat langsung menjalankan semua program tersebut. Hal ini disebabkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikelola berdasarkan kebijakan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi.
APBN tahun 2025 sudah disusun menurut UUnya oleh pemerintahan Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir. Sehingga, presiden baru hanya bisa menjalankan kebijakan berdasarkan anggaran yang sudah disusun tersebut. . Ini berarti presiden baru harus menunggu hingga tahun kedua masa jabatannya untuk benar-benar bisa merealisasikan program-program prioritasnya melalui APBN yang ia susun sendiri. Bila tidak melakukan APBN perubahan.
Mencontoh Sistem Transisi di Amerika Serikat
Dalam hal transisi pemerintahan, kita bisa belajar dari Amerika Serikat, di mana transisi kekuasaan berlangsung secara teratur dan terencana. Di Amerika, setelah pemilihan presiden pada bulan November, presiden terpilih memiliki waktu sekitar dua bulan sebelum dilantik pada bulan Januari. Selama masa transisi ini, presiden terpilih bekerja sama dengan tim transisinya untuk mempersiapkan pemerintahan baru, melakukan briefing dengan pejabat pemerintahan yang sedang menjabat, dan bahkan mulai mempengaruhi kebijakan yang akan dijalankan.
Yang menarik dari sistem transisi Amerika adalah transparansi dan perencanaan yang matang. Presiden terpilih langsung bergerak cepat untuk menyusun kabinetnya, mempersiapkan agenda kebijakan, dan berkoordinasi dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar begitu dilantik, presiden baru bisa langsung menjalankan tugas-tugasnya tanpa gangguan signifikan.
Kesimpulan
Masa transisi pergantian presiden adalah waktu yang sangat penting, baik bagi presiden terpilih maupun bagi bangsa secara keseluruhan. Meskipun di Indonesia presiden baru harus menghadapi kendala dalam hal pelaksanaan program kerjanya akibat warisan APBN dari pemerintahan sebelumnya, proses ini tetap menjadi momen krusial untuk mempersiapkan visi dan strategi pemerintahan yang baru. Dengan belajar dari negara seperti Amerika Serikat, kita bisa melihat betapa pentingnya perencanaan dan kerja sama yang baik selama masa transisi, sehingga pemerintahan baru dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
