Tangerang —FusilatNews – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak para buruh untuk merayakannya secara aman dan tertib. Namun di balik imbauan tersebut, terselip pesan kuat: stabilitas demi investasi.
Ajakan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri acara Halal Bihalal bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Tangerang, Selasa (14/4/2026). Dalam forum tersebut, Sigit menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif demi menarik investasi ke Indonesia.
“Mari kita rayakan dengan baik, aman, dan tertib,” ujar Sigit.
Namun, pernyataan ini tidak berdiri sendiri. Kapolri juga mengaitkan langsung perayaan May Day dengan kepentingan ekonomi nasional, terutama dalam menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
May Day: Perayaan atau Pengamanan?
Kapolri bahkan mengajak buruh dan pengusaha untuk bersama-sama merayakan May Day di Monas, yang rencananya juga akan dihadiri Presiden. Ia berharap momentum ini menjadi simbol kekompakan antara pekerja dan pemilik modal.
Di sisi lain, narasi yang dibangun menegaskan bahwa stabilitas menjadi syarat utama masuknya investasi. Buruh didorong untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia “ramah investasi” dan bebas dari gejolak industrial.
Investasi Diutamakan, Buruh Menyusul?
Kapolri menyebut bahwa kesejahteraan buruh hanya bisa tercapai jika industri tumbuh dan investasi masuk. Artinya, kesejahteraan pekerja ditempatkan sebagai efek lanjutan, bukan prioritas utama.
Ia juga mendorong agar buruh dan pengusaha lebih banyak berdialog secara informal untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, termasuk terkait regulasi seperti UU Cipta Kerja.
Namun, pendekatan ini memunculkan pertanyaan kritis:
apakah buruh diminta merayakan hari perjuangannya, atau justru diminta meredam tuntutan demi stabilitas?
Konteks Global Jadi Alasan
Kapolri menyinggung kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, sebagai alasan pentingnya menjaga iklim investasi. Dalam situasi tersebut, Indonesia diminta tampil sebagai negara yang stabil dan menarik bagi investor.
Narasi ini memperkuat arah kebijakan: stabilitas sosial—termasuk aksi buruh—harus dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Di Persimpangan: Aspirasi vs Stabilitas
May Day selama ini dikenal sebagai momentum perjuangan buruh menyuarakan hak-haknya: upah layak, jaminan kerja, hingga perlindungan dari PHK.
Namun dalam konteks tahun ini, pesan yang muncul justru berbeda:
perayaan boleh, protes jangan sampai mengganggu.
Di titik inilah publik akan menguji:
apakah negara hadir sebagai pelindung buruh, atau sekadar penjaga stabilitas bagi kepentingan investasi?
