Langkah Bahlil Lahadalia membuka peluang impor minyak mentah dan LPG dari Rusia sepintas tampak sebagai manuver strategis di tengah ketidakpastian energi global. Apalagi, langkah itu diklaim sebagai tindak lanjut pertemuan antara Prabowo Subianto dan Vladimir Putin di Kremlin. Namun, di balik narasi “menjalankan visi dan misi Presiden”, justru muncul pertanyaan mendasar: di mana letak otonomi, tanggung jawab, dan keberanian berpikir seorang menteri?
Dalih Klasik: “Saya Hanya Menjalankan Perintah”
Pernyataan bahwa menteri sekadar menjalankan visi Presiden bukan hal baru dalam praktik pemerintahan Indonesia. Namun, menjadikannya sebagai tameng kebijakan berisiko menciptakan dua masalah besar.
Pertama, menghilangkan akuntabilitas personal. Jika setiap keputusan strategis—termasuk impor energi dari Rusia—selalu dikembalikan pada Presiden, maka publik kehilangan pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban langsung. Menteri menjadi sekadar operator, bukan pengambil kebijakan.
Padahal, dalam sistem presidensial, menteri bukan hanya “pelaksana teknis”, tetapi juga arsitek kebijakan sektoral. Artinya, keputusan seperti membuka keran impor energi dari Rusia seharusnya lahir dari kajian matang kementerian, bukan sekadar “menindaklanjuti perintah”.
Paradoks Ketahanan Energi
Bahlil menyebut kerja sama ini sebagai langkah memperkuat ketahanan energi. Namun di sinilah kontradiksi mulai terlihat.
Ketahanan energi sejatinya bertumpu pada:
- diversifikasi sumber energi dalam negeri
- peningkatan produksi domestik
- efisiensi konsumsi
Alih-alih memperkuat fondasi tersebut, kebijakan impor—dari negara mana pun, termasuk Rusia—justru berpotensi:
- memperdalam ketergantungan
- melemahkan posisi tawar Indonesia
- memperbesar kerentanan terhadap geopolitik global
Dengan kata lain, ketahanan energi tidak identik dengan ketersediaan pasokan impor, tetapi kemandirian dalam jangka panjang.
Risiko Geopolitik yang Diabaikan
Kerja sama dengan Rusia tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Rusia saat ini masih berada dalam pusaran konflik geopolitik dan sanksi internasional. Maka, keputusan membuka kerja sama energi bukan sekadar urusan bisnis, tetapi juga posisi politik luar negeri.
Di sinilah kritik menjadi relevan:
apakah langkah ini benar-benar hasil kalkulasi strategis Indonesia, atau sekadar respons cepat terhadap peluang yang ditawarkan dalam pertemuan bilateral?
Jika jawabannya yang kedua, maka Indonesia sedang bermain di wilayah abu-abu—tanpa peta jalan yang jelas.
Menteri: Eksekutor atau Pemikir?
Pernyataan Bahlil justru memperlihatkan kecenderungan berbahaya dalam tata kelola pemerintahan: menteri kehilangan posisi sebagai pemikir kebijakan.
Dalam praktik ideal:
- Presiden menetapkan arah besar
- Menteri menerjemahkan menjadi strategi konkret
- Menteri bertanggung jawab atas konsekuensinya
Namun jika semua keputusan dibungkus dengan kalimat “ini visi Presiden”, maka:
- ruang kritik menjadi sempit
- evaluasi kebijakan menjadi kabur
- dan yang paling fatal: kesalahan tidak pernah benar-benar memiliki penanggung jawab
Penutup: Antara Loyalitas dan Tanggung Jawab
Tidak ada yang salah dengan loyalitas kepada Presiden. Namun loyalitas tanpa nalar justru berbahaya. Seorang menteri tidak diangkat untuk sekadar patuh, tetapi untuk memberi pertimbangan terbaik, bahkan jika itu berarti berbeda pandangan.
Langkah membuka impor energi dari Rusia mungkin saja benar secara taktis. Tetapi cara menjelaskannya kepada publik—dengan berlindung di balik “visi Presiden”—adalah bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi.
Karena pada akhirnya, publik tidak memilih menteri untuk menjadi juru bicara kekuasaan, melainkan penjaga rasionalitas kebijakan negara.
