Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial tidak mengenal oposisi. Oposisi hanya dikenal di dalam sistem pemerintahan parlementer.
Sebab itu, PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tak mengambil sikap oposisi.
Demikianlah Puan Maharani dan Ahmad Basarah. Dua Ketua DPP PDIP itu menyampaikan sikap partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, meskipun mendukung, PDIP tak mengirimkan kadernya ke Kabinet Merah Putih.
Sikap berbeda diambil PDIP terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2009 dan 2009-2014. Saat itu PDIP mengambil sikap oposisi terhadap Kabinet Indonesia Bersatu. Ibaratnya, Prabowo “yes”, SBY “no”.
Mengapa sikap PDIP terhadap Prabowo berbeda dengan terhadap SBY?
Puan berdalih, karena ibundanya telah bersahabat dengan Prabowo begitu lama, dan hingga kini persahabatan itu tetap baik-baik saja.
Lalu bagaimana hubungan Megawati dengan SBY? Baik Puan maupun Basarah tak menjelaskan.
Namun, Megawati pernah merasa dikhianati SBY dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004. Sebab itulah, selama SBY berkuasa, PDIP mengambil sikap oposisi, meskipun tak secara eksplisit, karena dalam sistem pemerintahan presidensial tak dikenal istilah oposisi.
Setengah Hati
Langkah PDIP mendukung Prabowo di satu sisi, dan langkah PDIP tak menempatkan kadernya di Kabinet Merah Putih di sisi lain menunjukkan partai politik berlambang kepala banteng dalam lingkaran itu bersikap setengah hati terhadap Prabowo.
Mengapa setengah hati? Ada sejumlah faktor. Pertama, faktor SBY dan Jokowi.
Partai Demokrat, yang Ketua Majelis Tinggi-nya adalah SBY, ada di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tak lain putra sulung SBY adalah Menteri Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Begitu pun Joko Widodo. Presiden ke-7 RI itu punya kepanjangan tangan di Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra sulungnya.
Diketahui, Jokowi kini menjadi seteru PDIP dan Megawati setelah wong Solo itu dinilai berkhianat di Pilpres 2024 dengan tidak mendukung calon presiden-wakil presiden yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Jokowi mendukung Prabowo yang berpasangan dengan anaknya.
Jokowi dan Gibran pun sudah dipecat dari PDIP bersama Bobby Nasution, menantu Jokowi.
Karena faktor SBY dan Jokowi itulah maka Megawati disinyalir enggan menempatkan kadernya di Kabinet Merah Putih.
Kedua, faktor sandera. Penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat PDIP merasa tersandera oleh pemerintahan Prabowo. Apalagi Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly yang juga bekas Menteri Hukum dan HAM sudah dicegah keluar negeri oleh KPK terkait kasus Harun dan Hasto.
Faktor sandera itulah yang disinyalir menjadi penyebab PDIP tak mau mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.
Dengan kata lain, PDIP mengambil sikap jalan tengah: mendukung Prabowo tapi tidak masuk kabinet, mengkritisi tapi tak menjadi oposisi.
Mungkin karena dua faktor itulah maka rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo selalu terkendala. Sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober lalu, Megawati dijadwalkan bertemu bekas Komandan Jenderal Kopassus itu. Namun hingga pemerintahan Prabowo hendak berjalan 100 hari, pertemuan kedua tokoh itu tak kunjung terwujud.
Dalam perayaan ulang tahun ke-52 PDIP di Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) lalu, bisikan kader senior PDIP Sidarto Danusubroto kepada Megawati yang ditegaskan oleh Puan Maharani tertangkap kamera video.
Menurut Sidarto, seperti dilansir sejumlah media, Presiden Prabowo mau bertemu dengan Megawati yang juga Presiden ke-5 RI itu.
Akankah pertemuan Megawati-Prabowo terwujud? Apa yang akan mereka bicarakan, apakah termasuk posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo?
Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, sikap resmi PDIP terhadap Kabinet Merah Putih akan diputuskan dalam Kongres VI PDIP April mendatang.
