Fusilatnews – Di negeri yang saban hari mengabarkan paradoks, kini muncul lagi satu kutipan yang membuat dahi berkerut dan bibir tersenyum pahit: “Memenuhi kriteria jadi Nabi.” Bukan dari ceramah agama, bukan dari majelis taklim. Tapi dari lidah seorang politisi PSI—partai yang belakangan lebih sering memancing tawa daripada harapan.
Pujian itu dialamatkan kepada seorang tokoh yang selama ini dielu-elukan sebagai pemimpin masa depan, meski masa kini masih menagih tanggung jawab. Lalu datang Ferdinand Hutahaean—mantan politisi, aktivis media sosial, sekaligus alumni bui—yang tak kalah nyeleneh memberi kontras: “Cukup syarat jadi napi.”
Dua kutipan, satu objek, dua semesta tafsir. Yang satu menabalkan gelar kenabian, yang lain memberi saran pengacara.
Tak ada yang salah dari pujian. Tapi ketika pujian itu menyentuh wilayah yang sakral—kenabian, misalnya—maka ia berubah dari sanjungan menjadi cemoohan terhadap akal sehat publik. PSI, partai yang lahir dari semangat anak muda berpolitik santun dan rasional, tampak kehilangan kompasnya. Mereka kini lebih mirip tim stand up comedy ketimbang kendaraan politik serius.
Mengatakan seseorang “memenuhi kriteria jadi nabi” tentu bukan kalimat sembarangan. Selain karena agama-agama wahyu sudah menutup gerbang kenabian, pernyataan semacam itu menyerempet garis tipis antara kekaguman dan kekonyolan. Bila PSI serius mengusung kalimat itu, maka publik berhak bertanya: sedang main satire atau sudah kehilangan nalar?
Tapi Ferdinand juga tak kalah berisik. Menggiring opini bahwa sang tokoh cukup syarat jadi napi mungkin terdengar lebih realistis dalam keriuhan politik hari ini, tetapi tetaplah sebuah tudingan yang harus dibuktikan lewat hukum, bukan lewat cuitan. Namun di republik yang narasinya sering melampaui logika hukum, sindiran Ferdinand justru mendapat tempat. Di negara yang hukum dipermainkan oleh yang berkuasa, julukan napi potensial bukan kutukan, tapi komentar sosial.
Dalam pusaran politik menjelang Pilkada dan 2029, para tokoh tak hanya diuji oleh gagasan dan rekam jejak, tapi juga oleh barisan puja dan cerca yang kian tak rasional. Kita seperti menonton teater di mana partai menjadi badut dan buzzer menjadi penceramah.
Lantas, siapa yang diuntungkan dari absurditas ini?
Pertama, tentu para politisi yang gemar membangun kultus individu. Kedua, mereka yang ingin menjatuhkan tokoh tertentu lewat serangan personal. Sementara rakyat? Seperti biasa: hanya menjadi penonton yang dilibatkan dalam survei, diiming janji, dan dibohongi berkala.
Jika politik sudah kehilangan kesakralannya, jangan heran bila bahasa-bahasa suci—seperti “nabi”—dipakai sekadar untuk merangkai caption kampanye. Dan bila hukum kehilangan ketegasannya, maka istilah seperti “napi” hanya menjadi semacam eufemisme, pengalih dari fakta bahwa banyak orang yang mestinya masuk penjara malah duduk di kursi kekuasaan.
Jadi, siapa yang Anda percaya?
Nabi, napi, atau hanya sekadar politisi yang pandai bicara, tetapi lupa cara bekerja?
