Oleh Prof. DR. M ALWI DAHLAN
Pemilihan umum adalah wajah demokrasi. Ia mencerminkan tingkat dan kadar demokrasi di suatu negara, seberapa demokratis sistem pemerintahannya dan seberapa mendalam kesadaran suatu bangsa atas hak-hak demokrasi yang esensial.
Tanpa proses pemilu yang sebenarnya, negara akan dicap tidak demokratis atau otoriter meski menyandang atribut ”demokrasi” dalam namanya (seperti Republik Demokrasi Rakyat Korea).
Presiden Soekarno dipandang sebagai diktator oleh dunia luar sejak ia membubarkan Dewan Konstituante hasil pemilu pertama (1955). Wajah demokrasi Indonesia kian menurun ketika tahun 1959 presiden yang tidak pernah dipilih melalui pemilihan umum itu diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPR yang juga diangkatnya.
Wajah ini tidak dapat dirias-rias agar tampil lebih cantik dan kelihatan lebih demokratis. Kosmetik ”demokrasi terpimpin” yang menjadi slogan rezim Bung Karno tidak mampu menutupi sifat pemerintahannya yang otoriter dalam pandangan luar.
Kesan tidak demokratis itu lalu melekat juga pada pemerintahan Presiden Soeharto meski Orde Baru teratur melaksanakan pemilu dengan selalu diikuti partisipasi pemilih yang amat tinggi. Keteraturan pemilu saja tidak sepenuhnya dapat menolong jika sistem pemilihan dinilai berat sebelah, dirancang untuk kemenangan partai yang memerintah.
Paras demokrasi nasional berubah 180 derajat dengan Pemilu 2004. Indonesia dijuluki sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia berkat pemilu yang jujur, relatif tanpa cacat, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen, berbeda dari lembaga pemilihan sebelumnya, yang terdiri dari pemerintah dan politisi.
Wajah negeri ini menjadi kian cerah setelah pilpres putaran kedua dimenangi calon bukan incumbent. Presiden Megawati yang sedang memerintah dikalahkan meski dia ketua umum partai politik kedua terbesar yang memenangi pemilihan legislatif.
Wajah demokrasi
Pemilu bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi sarana demokrasi guna mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menduduki tampuk kekuasaan. Itu berarti keikhlasan untuk memberi dukungan bersama kepada presiden terpilih selama jangka waktu lima tahun ke depan, tidak hanya dari pendukung yang memilih si pemenang, tetapi juga dari seluruh unsur bangsa (termasuk mereka yang tidak memilihnya).
Sikap ini tentu harus timbal balik. Kewajiban presiden adalah bagi ”segenap bangsa Indonesia”, bukan untuk partai, pendukung, atau pemilihnya. Pemilu adalah tindakan komunikasi yang harus berlangsung tulus, murni, dan jernih agar semua orang memilih dari lubuk hatinya sendiri, dan karena itu akan menerima hasil akhir dengan ikhlas.
Bagaimana wajah demokrasi RI dengan Pilkada/Pilpres kita ini?
Proses komunikasi tulus itu kini bergalau diacak-acak komunikasi politik yang amat intensif. Komunikasi politik tidak salah sebagai upaya kontestan mencari dukungan untuk menang.
Berbagai kiat dan taktik komunikasi politik yang terjadi (manipulasi data, miskomunikasi, distorsi, penyesatan makna, inkonsistensi, kampanye hitam, dan lainnya) biasanya ditolerir selama tidak terlalu jauh melanggar etika.
Misalnya, iklan mewah yang memplagiat iklan makanan yang amat populer tidak banyak ditanggapi meski sekaligus melanggar etika periklanan, HAKI, dan isi media. Mungkin dianggap tidak persuasif, bahkan kontraproduktif, justru menimbulkan wasangka ihwal hubungan sang tokoh dengan produsen.
Namun, komunikasi politik perlu hati-hati dijalankan agar dinamika kampanye jangan sampai berbalik, mengancam keberlanjutan demokrasi dan pemilu Indonesia masa depan. Bahaya itu nyaris bergulir mendekati titik kritis menjelang pilpres saat ini karena sikap penyelenggara yang kurang profesional mengurangi kemurnian pemilu.
Masalah DPT
Besarnya jumlah warga negara yang tidak mendapat kesempatan memilih pada pemilu caleg karena tidak dimasukkan dalam DPT, ditambah adanya daftar ganda, merupakan kesalahan yang amat merusak wajah demokrasi kita. Lebih tragis lagi adalah bahwa soal itu dikesampingkan sebagai ”kesalahan teknis” , tidak segera diselesaikan, bahkan dapat terulang pada pilpres. Ini mengabaikan sendi paling pokok pemilu (hak asasi) dan melecehkan prinsip demokrasi.
Hal lain yang mulai patut diperhatikan adalah maraknya penggunaan penelitian, kajian dan survei kuantitatif, dalam komunikasi/kampanye politik. Sepintas, hal ini mengesankan, pemilu di Indonesia sudah kian maju, makin ilmiah. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, studi seperti itu juga perlu dipertanyakan lebih kritis.
Hitung cepat
Hitung cepat (quick count) pemilihan caleg, misalnya, disajikan seolah merupakan hasil suara untuk kemenangan partai dan calon presiden tertentu (saat itu belum mungkin menjadi calon). Angka diolah ke dalam konteks nasional, dengan mengabaikan perbedaan bobot suara antara berbagai daerah pemilihan (dapil); lalu disajikan TV secara licin dengan mengabaikan perbedaan sistem pemilu dan siapa yang sebenarnya dipilih waktu itu. Ini adalah teknik persuasi yang menyesatkan untuk membangkitkan groupthink atau pengaruh bandwagon guna mendukung pencalonan pilpres jauh hari.
Aneka survei pemilih yang tidak jelas keilmiahannya dipakai untuk kampanye. Juga polling SMS yang rentan dimanipulasi, yang melupakan bahwa pilpres bukan memilih American Idol. Terlebih lagi penggunaan focus discussion group (FGD) yang dijadikan bukti seolah rakyat menghendaki pemilihan satu putaran (Kompas, 27/6).
Berbagai hal itu mengusik pikiran tentang kualitas Pemilu 2009. Apakah semua yang mencontreng kali ini benar-benar yang berhak? Apakah semua yang berhak ikut mencontreng, dan adakah mereka benar-benar memilih secara cerdas?
Pikiran ini muncul karena kata ”contreng” dalam Kamus Bahasa merujuk entry ”conteng”. Ini berarti ”memberi tanda” atau ”mencoreng-coreng dengan arang, jelaga, dan sebagainya”, dengan contoh ”menconteng arang di muka” yang berarti ”memberi malu”.
Semoga pemilu ini tidak mencontreng wajah demokrasi Indonesia.
