Jakarta – FusilatNews – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’thi menegaskan bahwa terdapat dua skema kurikulum yang dapat diadopsi dalam Sekolah Rakyat (SR), sebuah program pendidikan baru yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (11/3/2025).
“Pertama, mengikuti kurikulum sekolah unggul, yang berarti mengacu pada standar Kemendiktisaintek. Akan tetapi, sekolah rakyat juga dapat menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum yang digagas oleh Kemendikdasmen,” ujar Prof. Abdul Mu’thi.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan utama kedua skema kurikulum ini terletak pada standar yang diterapkan. Kurikulum sekolah unggul yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Teknologi, dan Sains Terapan (Kemendiktisaintek) menerapkan standar internasional. Beberapa indikatornya mencakup sistem pendidikan berasrama (boarding school) dengan fasilitas yang dirancang agar peserta didik dapat belajar secara intensif dalam lingkungan akademik yang lebih terstruktur.
Selain itu, dalam skema kurikulum unggulan ini, pemerintah juga membuka peluang untuk mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri, yang akan berkolaborasi dengan guru-guru lokal guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkaya wawasan peserta didik.
Di sisi lain, kurikulum yang dikembangkan oleh Kemendikdasmen adalah Kurikulum Merdeka Belajar, yang merupakan kurikulum nasional dengan pendekatan fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis pemahaman mendalam, sehingga memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal.
Pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada tahun 2025 di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama kelompok miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas yang gratis.
Konsep sekolah rakyat akan diterapkan secara berjenjang dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, dengan format sekolah berasrama. Selain pendidikan akademik, sekolah ini juga akan membekali peserta didik dengan keterampilan praktis dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri, guna meningkatkan peluang kerja bagi lulusan sekolah rakyat di masa depan.
Program ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial, yang akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaannya. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat menjadi pondasi bagi pemerataan akses pendidikan di Indonesia, sekaligus membentuk generasi muda yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global.
