Bila Prabowo ingin menghormati Jokowi, silakan. Itu hak pribadi yang tak perlu digugat siapa pun. Dalam republik yang katanya menjunjung demokrasi, menghormati seseorang—bahkan yang dianggap telah mencederai konstitusi—adalah kebebasan yang sah. Tapi masalahnya, ketika seorang calon presiden yang sudah diambang kekuasaan memilih untuk menunduk pada sosok yang telah meninggalkan catatan luka di hati rakyat, maka yang muncul bukan rasa hormat, melainkan rasa getir.
Rakyat menatap hormat itu seperti menatap drama usang: kisah balas budi yang dibungkus dalam narasi kesetiaan politik.
Jokowi memang bukan orang asing bagi Prabowo. Ia adalah tangan yang dulu meraih Prabowo dari jurang kekalahan, memberinya kursi Menteri Pertahanan, menepuk bahunya di depan kamera, lalu—seolah semesta tak punya pilihan lain—menuntunnya menuju kursi presiden yang kini menanti. Tak cukup di situ, Prabowo juga diberi pangkat jenderal penuh, penghargaan yang lebih mirip penebusan sejarah daripada penghormatan militer. Semua itu tentu meninggalkan kesan mendalam—bagi Prabowo.
Tapi di luar pagar istana, rakyat tidak mendapat perlakuan yang sama. Mereka tidak diangkat pangkatnya, tidak diundang ke ruang rapat, dan tidak diberi penghargaan atas kesabaran mereka menanggung janji yang tak ditepati. Mereka hanya jadi penonton setia dari serial panjang berjudul “Cawe-Cawe Demi Bangsa”, yang episode terakhirnya justru menampilkan pengkhianatan terhadap konstitusi.
Sebab apa yang disebut “cawe-cawe” oleh Jokowi bukanlah tindakan kenegarawanan. Itu adalah bentuk intervensi terang-terangan terhadap sistem demokrasi yang mestinya berdiri di atas kejujuran dan keadilan. Ia menyusun ulang panggung politik agar sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka, bisa ikut bertarung dalam Pilpres.
Konstitusi yang jelas membatasi usia minimal calon wakil presiden pun direkayasa melalui tafsir ajaib Mahkamah Konstitusi.
Dan anehnya, rakyat diminta untuk menganggapnya wajar—seolah hukum memang bisa ditekuk kalau demi “kepentingan bangsa.”
Tapi rakyat tidak bodoh. Mereka paham bahwa bangsa yang dimaksud bukanlah 270 juta jiwa, melainkan satu keluarga yang sedang membangun dinasti.
Maka ketika Prabowo kini berbicara tentang hormat, rakyat hanya bisa mengangkat alis.
Hormat yang seperti apa? Hormat kepada seorang presiden yang menjadikan nepotisme sebagai tradisi baru? Hormat kepada pemimpin yang membungkam kritik dengan dalih stabilitas? Hormat kepada arsitek politik yang mengubah demokrasi menjadi perusahaan keluarga?
Tentu Prabowo berhak berterima kasih. Ia punya utang politik, punya sejarah yang tak bisa diputus begitu saja. Tapi rakyat juga punya hak—hak untuk kecewa, marah, bahkan muak. Karena mereka bukan bagian dari kesepakatan itu. Mereka bukan penerima manfaat dari cawe-cawe kekuasaan.
Yang mereka terima hanyalah kebohongan, harga kebutuhan yang melambung, pendidikan yang mahal, dan hukum yang semakin lentur di tangan penguasa.
Dan ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme—tiga kata yang dulu menjadi simbol kejatuhan Orde Baru—kini tumbuh subur di era Jokowi, rakyat tahu bahwa negeri ini sedang mundur pelan-pelan.
KKN bukan lagi aib, tapi strategi bertahan hidup. Dari ruang birokrasi sampai ruang keluarga pejabat, semua berlomba menormalisasi penyimpangan dengan jargon “demi kemajuan.”
Sementara itu, Prabowo dengan bangga menyebut dirinya penerus Jokowi. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar manis di telinga pendukung istana, tapi getir di hati rakyat.
Sebab jika yang diteruskan adalah gaya pemerintahan yang nepotistik, gaya kepemimpinan yang lebih sibuk membangun monumen pribadi daripada memperkuat sistem, maka masa depan republik ini hanya akan menjadi salinan kabur dari masa lalu yang pernah kita tolak.
Rakyat sudah terlalu sering diminta memahami. Dulu ketika harga naik—“maklum, pandemi.” Ketika utang negara melonjak—“maklum, pembangunan IKN.” Ketika hukum dilanggar—“maklum, demi stabilitas.” Sekarang ketika kekuasaan diwariskan—“maklum, demi keberlanjutan.”
Entah sampai kapan kata maklum itu akan menjadi mantera untuk meninabobokan kesadaran rakyat.
Namun sejarah punya cara sendiri untuk menilai. Ia tak mencatat siapa yang menunduk atau menjilat, tapi siapa yang berani berdiri tegak.
Dan sejarah pula yang kelak akan menulis bahwa di suatu masa, seorang calon presiden memilih untuk menghormati sosok yang telah mencederai demokrasi, sementara rakyat memilih untuk mengingatnya sebagai pengkhianatan terhadap keadilan.
Hormat itu hak Prabowo. Tapi luka itu milik rakyat. Luka karena merasa dibohongi oleh pemimpin yang pernah mereka percayai. Luka karena negara dirugikan oleh proyek ambisi pribadi. Luka karena melihat hukum dijadikan alat, dan konstitusi dijadikan kertas bekas yang mudah disobek jika tak sesuai kepentingan.
Dan luka itu tak bisa disembuhkan oleh pangkat, jabatan, atau upacara kenegaraan. Luka itu hanya bisa pulih kalau republik ini kembali pada akal sehatnya—pada konstitusi, pada kejujuran, pada rasa malu.
Sayangnya, rasa malu sudah lama absen dari istana.
Yang tersisa hanyalah senyum di depan kamera, tepuk tangan di acara seremonial, dan narasi tentang “keharmonisan” dua tokoh besar yang kini seolah satu jiwa. Tapi di balik layar, rakyat tahu: yang satu sedang menyiapkan warisan, yang satu lagi sedang menagih balas budi.
Dan di tengah sandiwara itu, rakyat hanya bisa tertawa getir.
Karena bagi mereka, penghormatan Prabowo kepada Jokowi bukan simbol persatuan bangsa, melainkan pengingat bahwa di negeri ini, yang menang selalu bisa menulis ulang kebenaran.
Mungkin suatu hari nanti, Prabowo akan sadar bahwa hormat yang berlebihan pada kekuasaan justru bisa menodai martabatnya sendiri.
Sebab dalam politik, tak semua yang tampak seperti kebaikan adalah kebajikan; sering kali, itu hanya kamuflase dari kompromi yang terlalu mahal dibayar oleh rakyat.
Dan jika sejarah punya humor yang getir, mungkin catatannya akan berbunyi begini:
“Ada masa ketika rakyat lapar, tapi para pemimpin sibuk saling memberi penghormatan. Yang satu bangga memberi, yang lain bangga menerima. Dan bangsa pun diam-diam kehilangan akalnya.”
