Oleh : Ari Dharma – Dosen
Membaca cuitan undangan diskusi dari pak Mahfud MD pada 25 Agustus 2022 terkait tulisan beliau tentang “salah paham” yang pro dan kontra mengenai “Islamophobia VS Radikalisme dan Spiritualistis” yang dimuat harian Kompas 25 Agustus memancing ketertarikan saya.
Sebagai peminat literasi terkait Islamofobia, tentu nya saya sangat tertarik untuk mendapatkan pencerahan untuk menjernihkan “salah paham” yang sangat mungkin terjadi. Ketertarikan semakin bertambah karena pencerahan itu akan saya dapatkan dari seorang tokoh yang pernah saya idola kan karena integritas dan kecerdasan nya.
Kerutan tak sependapat pertama muncul dikening saya saat membaca paragraph pengantar beliau yang menyatakan bahwa resolusi PBB mengenai Hari Anti Islamofobia Internasional ini “sebenarnya semula lebih terkait dengan sikap rasis di dunia olah raga yang ditunjukkan oleh orang orang non-Muslim kepada pemain sepakbola Muslim yang hebat seperti Muhammad Salah (Mesir) dan Zinedine Zidan (Perancis)”.
Salah satu langkah PBB untuk memahami Islamofobia dilakukan pada tahun 1997. Tahun dimana Runnymede Trust, sebuah lembaga pendukung kesetaraan ras yang berbasis di Inggris, mempresentasikan laporan terkait Islamofobia yang berjudul “Islamophobia: A Challenge for Us All” dihadapan Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite CERD PBB).
Setelah laporan tersebut, Runnymede Trust melakukan pengamatan dalam rentang waktu dua puluh tahun, untuk kemudian pada 2018 mempresentasikan laporan “Islamophobia: Still A Challenge for Us All”. Pendefinisian Islamofobia Runnymede Trust dalam kedua laporan ini kemudian menjadi rujukan PBB dalam mendefinisikan Islamofobia.
Pada tahun 2022, perwakilan Pakistan memberikan usulan pada Sidang Umum PBB, dimana seluruh anggota memberikan persetujuan dengan suara bulat. Persetujuan yang menjadi landasan bagi PBB untuk menetapkan 15 Maret sebagai hari Internasional Anti Islamofobia.
Entah disengaja atau tidak, pernyataan Pak Mahfud seakan menggiring pembaca untuk mengecilkan makna dan proses kemunculan resolusi Hari Anti Islamofobia. Menggiring untuk melihat dari kacamata Manchunian yang menyalahkan Salah atas kekalahan dari Liverpool. Atau dari sudut pandang penggemar Bayer Leverkusen yang kesal pada Zidane atas kekalahan dari Real Madrid.
Kerutan tak sependapat kedua muncul dikening saya saa membaca bagian isi yang beliau beri sub judul “Tidak Ada Kebijakan Islamofobia”. Tak sependapat karena dalil beliu dalam mendefinisikan Islamofobia sebagai “Sikap benci dan takut pada Islam sehingga orang Islam takut atau malu menjadi Muslim” menyimpang sangat jauh dari definisi PBB.
“Permusuhan dan ketakutan yang tidak rasional terhadap Muslim, yang mengakibatkan ketidak sukaan dan takut terhadap Muslim atau mayoritas Muslim. Juga mengacu pada keterlibatan permusuhan dalam bentuk diskriminasi, perlakuan yang tidak setara terhadap Muslim (Individual maupun komunitas) dan tidak dilibatkan dalam agenda politik dan sosial utama” adalah dalil yang dirujuk oleh PBB untuk mendefinisikan Islamofobia.
Kerutan yang berlanjut saat saya lanjut membaca bagian akhir paragraf dimana beliau mengajukan dua pertanyaan retoris, pertanyaan yang seakan membebani pembaca untuk membuktikan apakah ada kebijakan yang benci dan takut pada Islam dan dimana pula ada orang malu dan takut mengaku Islam di negeri ini.
Menurut saya, paragraf selanjut nya dalam sub judul ini tak lebih dari sekedar narasi pendukung bagi logical fallacy yang ingin beliau bentuk, yakni jika tak ada orang yang takut dan malu untuk mengaku sebagai Islam maka tak ada kebijakan negara yang benci dan takut pada Islam.
Setelah menghela nafas kecewa, saya lanjut membaca paragraf bagian isi yang beliau beri sub judul “Mobilitas sosial kaum Muslim”. Yang merupakan kelanjutan dari giringan logical fallacy yang beliau lakukan.
Pernyataan “Para pejabat, tokoh dan masarakat muslim tidak rikuh untuk menujuk kan jati diri nya sebagai muslim” seakan menjadi penegas bahwa pejabat, tokoh dan masarakat Muslim tak ada yang takut dan malu untuk mengaku sebagai Islam. Jadi, tak ada kebijakan negara yang benci dan takut pada Islam.
Kerutan tak sependapat ketiga muncul dikening, kembali menurut saya ini adalah bagian dari rangkaian upaya memperkuat penggiringan logical fallacy. Yag dilakukan dengan memberikan hujah tentang mobilitas sosial vertikal naik Muslim di Indonesia dengan rangkaian contoh untuk mendukung hujah tersebut.
Rangkaian contoh yang menurut saya seakan menempatkan Muslim Indonesia sebagai Inferior. Contoh yang diberikan pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari kemerdekaan yang dinikmati anak bangsa, apa pun agama nya. Tapi menjadi pembenaran untuk mendukung pendapat bahwa tidak ada kebijakan Islomofobia oleh negara atau pemerintah.
Taka da yang special saat saya membaca bagian penutup dengan subjudul “Radikalisme dan Spiritualitas”. Tulisan normatif terkait radikalisme dan gambaran ideal tindakan pemerintah dalam menindak tindakan radikalis. Serta ada nya anggota masarakat yang tidak bisa membedakan antara radikalisme dan spiritualisme, fenomena yang kerap terjadi belakangan ini.
Setelah tuntas membaca, dengan penuh semangat saya meluangkan waktu di Minggu pagi untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan pada hari Minggu 28 Agustus pukul 06:00 sd 08:00 WIB.
Cuitan pertama yang berisi ketidak setujuan terhadap tulisan beliau yang menurut saya mengecilkan makna dan proses internal PBB yang memicu Sidang Umum dengan suara bulat mengeluarkan resolusi Hari Anti Islamofobia tidak mendapatkan tanggapan beliau.
Cuitan kedua berisi masukan terhadap pembelokkan definisi Islamofobia dan logical fallacy terkait tidak kebijakan negara yang benci dan takut pada Islam. Dalam cuitan itu saya sarankan juga masukan terkait tulisan yang membahas identifikasi dan pengelompokan praktek Islamofobia dalam link https://fusilatnews.com/islamofobia-di-indonesia-raksasa-yang-tersembunyi/.
Jawaban beliau hanyalah “Memang definisi PBB bagus. Makanya sy tulis, ada orang kita yg tak paham dan tak proporsional menyikapi resolusi PBB, se-akan” di kita ini ada diskriminasi kebijakan oleh negara thd Islam. Makanya sy tulis “ada yg tak paham thd term Islamofobia, radikalisme, dan spiritualitas””.
Jawaban yang memancing pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin beliau menginisiasi diskusi terbuka tentang Islamofobia dalam relevansi dengan resolusi PBB tapi menggunakan definisi berdasarkan persepsi pribadi?
Bukan kah diskusi yang tidak memiliki common ground hanya menimbulkan polemik antar peserta, seperti yang digambarkan dalam kisah Sufi “Orang orang buta dan Gajah”?
Dalam tulisan nya, pak Mahfud seolah menggiring pembaca tulisan beliau untuk menjadi orang “buta” saat mendiskusikan gajah yang bernama Islamofobia.
Sayang nya pertanyaan dalam cuitan lanjutan ini juga mendapatkan respons dari beliau.
Cuitan ketiga menanggapi hujah beliau terkait mobilitas sosial vertikal naik Muslim di Indonesia dengan rangkaian contoh yang menurut saya memposisikan Muslim Indonesia sebagai inferior. Sesuatu yang relevan dengan konsep Rasisme Epistemik dalam tulisan pada link https://fusilatnews.com/islamofobia-dan-logika-berfikir-inferior/.
Cuitan keempat menanggapi narasi normative dan gambaran ideal yang secara terselubung menyederhanakan menyederhanakan Islamofobia sebagai perilaku sebagian anggota masyarakat yang tak dapat membedakan antara radikalisme dengan spiritualisme. Narasi yang menempatkan Islamofobia dalam ranah hubungan antar rakyat namun menafikan peranan pemerintah.
Saya mencoba menarik Islamofobia untuk juga ada diranah pemerintah, dengan meminta kesediaan beliau sebagai Menkopolhukam untuk mengingatkan Presiden agar memberikan sinyal bahwa beliau tidak mentolerir muncul nya indikasi perilaku Islamofobia.
Khusus nya indikasi perilaku Islamofobia ditingkat pejabat dan aparat negara sebagai representasi negara di mata rakyat. Sama seperti cuitan sebelum nya, tak ada komentar beliau.
Membaca seluruh pertanyaan partisipan serta tanggapan Pak Mahfud atas sebagian pertanyaan dan komentar di akun Twitter beliau hari Minggu yang lalu seakan membawa saya ke pinggir lapangan hijau.
Menyaksikan pertandingan bola antara kesebelasan yang menyatakan tak ada kebijakan negara yang benci dan takut pada Islam melawan kesebelasan yang mengaitkan resolusi PBB dengan banyaknya Islamofobia di Indonesia.
Aturan main yang termaktub dalam tulisan pak Mahfud menempatkan para partisipan dalam dua kesebelasan yang berlawanan. Masing masing kesebelasan dan para pendukung nya hanya punya satu tujuan, mengalahkan fihak lawan. Menjadi menang.
Sayang nya, Islamofobia bukanlah pertandingan bola.
Pertandingan hari Minggu lalu gagal memberi pelajaran berharga kepada seluruh peserta untuk melihat Islamofobia sebagai raksasa tersembunyi yang jika tak ditangani dapat menjadi pemecah belah bangsa ini.
