Jakarta -Fusilatnews – Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 terbaru tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kemenko Perekonomian kini membawahi 7 kementerian, tanpa Kemenkeu.
Ada perubahan daripada konsentrasi dari kantor Kemenko karena sekarang ini, energi dan investasi dan pariwisata juga masuk dibawah kemenko, jadi jelas harus lebih banyak investasi dan lapangan kerja” katanya saat disambut di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (21/10/2024).
Dalam Perpres yang terbit Senin tersebut, berikut ini ranah kerja Menko Perekonomian:
. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Perindustrian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal;
g. Kementerian Pariwisata; dan
h. instansi lain yang dianggap perlu.
Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani akan memulai perjalanan barunya bersama tiga wakil menteri yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.
Tugas awal sesuai amanat Perpres adalah membuat aturan pelaksanaan penggunaan aset dan anggaran dalam Peraturan Menteri Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden.
Keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini membuat Menkeu langsung berkoordinasi dengan presiden.
“Iya betul (Kemenkeu di bawah pengawasan Presiden langsung). Pertimbangannya, lingkup tugas dan fungsi serta kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dihubungi , Selasa (22/10/2024)
Sri Mulyani belum menjelaskan secara rinci terkait potensi perubahan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Keuangan. Sebelumnya, ia mengaku telah berdiskusi cukup lama dengan presiden terpilih guna membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara.
Usai penjelasannya itu, ia menyebut Prabowo memintanya untuk menjadi menteri keuangan kembali. Guna mendampingi Sri Mulyani, Prabowo menunjuk tiga orang sekaligus untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, di antaranya Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu
Suahasil telah menemani Sri Mulyani sebagai wakil di Kementerian Keuangan sejak Kabinet Indonesia Maju. Kini, dia kembali diberikan amanat untuk menjadi wakil perempuan mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) itu.
Thomas pun juga pernah mendampingi Sri Mulyani sebagai wakil, meski hanya dalam waktu hitungan bulan. Sebagai tim ekonomi Prabowo-Gibran, Thomas ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan II sebagai upaya penyelarasan APBN di masa transisi pemerintahan.
Adapun Anggito merupakan ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM). Anggito pernah berkarier di Kementerian Keuangan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2005-2007.
