Menuju Sosial Demokrat Islam: Jalan Keluar dari Jebakan Populisme dan Utopia

Oleh: Nazaruddin

Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, partai politik Islam di Indonesia seolah berjalan dalam labirin tanpa ujung. Mereka terus berayun di antara dua kutub ekstrem: hasrat menjadi kekuatan moral-transformasional, atau menyerah pada tuntutan pragmatisme elektoral. Ironisnya, dalam perlombaan mengejar suara, kompas ideologis justru sering tercecer di tengah jalan.

Hari ini, partai Islam menghadapi dilema ganda. Di satu sisi, godaan mengeksploitasi populisme Islam demi keuntungan elektoral sesaat begitu besar. Di sisi lain, masih melekat beban sejarah berupa utopia ideologis yang sulit berpijak pada realitas Indonesia yang majemuk. Di antara dua tarikan ini, partai Islam kerap kehilangan arah—terjebak antara retorika identitas dan romantisme masa lalu, sementara rakyat menunggu jawaban atas persoalan ekonomi dan keadilan sosial hari ini.

Jebakan Identitas dan Imajinasi Utopis

Populisme Islam lahir ketika simbol dan narasi keagamaan dikonversi menjadi komoditas politik untuk membentuk identitas kolektif yang homogen. Ia riuh dalam slogan, lantang dalam seruan, tetapi kerap hampa dalam tawaran kebijakan. Kampanye dipenuhi sentimen religius, namun miskin agenda konkret tentang lapangan kerja, distribusi kesejahteraan, atau reforma ekonomi. Akibatnya, yang tumbuh bukan kemaslahatan umat, melainkan polarisasi sosial dan eksklusivisme politik yang melelahkan.

Di kutub lain, sebagian elemen partai Islam masih memelihara imajinasi negara Islam formalistik. Sejarah telah menunjukkan bahwa kekakuan ideologis semacam ini sulit bersenyawa dengan realitas bangsa yang plural. Ketidakmampuan menerjemahkan nilai Islam ke dalam kebijakan publik yang inklusif membuat partai Islam perlahan terasing dari arus utama politik nasional. Mereka terjebak dalam romantisasi masa silam, sementara masyarakat membutuhkan solusi untuk ketimpangan dan ketidakadilan hari ini.

Tawaran Hatta: Sosial Demokrat Islam

Di tengah kebuntuan tersebut, gagasan Mohammad Hatta tentang Sosial Demokrat Islam menemukan relevansi baru. Hatta menegaskan sejak awal bahwa Islam bukan semata urusan privat antara manusia dan Tuhan, melainkan sumber etika publik dalam mengelola negara.

Bagi Hatta, Islam menghendaki kemajuan dan kesejahteraan yang berdiri di atas keadilan dan pemerataan. Ia menolak formalisme negara Islam, tetapi menuntut agar substansi etika Islam menjiwai kebijakan negara. Dari sinilah lahir konsep Sosial Demokrat Islam: sintesis antara nilai religius, demokrasi, dan keadilan sosial.

Sosial Demokrat Islam menolak eksklusivisme populisme sekaligus kejumudan ideologi. Ia menerjemahkan prinsip-prinsip Islam—keadilan (‘adalah), persaudaraan (ukhuwah), amanah, dan kesederhanaan—ke dalam program konkret yang menyentuh kebutuhan rakyat.

Membumikan Etika ke Dalam Kebijakan

Bagaimana bentuk nyatanya?

Partai Islam tidak perlu sibuk meneriakkan formalisasi syariat. Mereka justru harus tampil paling depan melawan oligarki, mengadvokasi hak buruh, memperjuangkan ekonomi yang berpihak pada kaum mustad’afin, serta mendorong pengelolaan sumber daya nasional demi kemakmuran bersama. Negara perlu hadir mengorganisir kekuatan ekonomi rakyat dalam unit-unit kolektif, menguasai cabang produksi strategis, namun tetap menjamin hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Di sinilah Islam berfungsi sebagai energi moral: memastikan kekuasaan tidak korup, kebijakan tidak menindas, dan pembangunan tidak merusak lingkungan. Etos kerja yang jujur, transparansi anggaran, keberpihakan pada yang lemah, serta perlindungan alam menjadi manifestasi nyata dari nilai Islam yang universal.

Dengan pendekatan sosial demokrat, partai Islam dapat tetap religius tanpa menjadi eksklusif; progresif tanpa kehilangan akar spiritual.

Menuju Politik yang Membumi

Dilema antara populisme dangkal dan utopia menjulang harus diakhiri. Partai-partai Islam memikul tanggung jawab sejarah untuk membuktikan bahwa Islam benar-benar rahmatan lil ‘alamin—solusi bagi semua, bukan alat pembelah saat pemilu.

Menjadikan nilai keislaman sebagai fondasi etis dalam kebijakan publik yang inklusif adalah satu-satunya jalan menuju legitimasi berkelanjutan. Jika partai Islam mampu melampaui politik identitas dan memusatkan energi pada keadilan sosial, mereka tidak hanya akan memenangkan kursi kekuasaan, tetapi juga memenangkan hati rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia.