Oleh: Yus Dharman, SH., MM., M.Kn
Advokat / Ketua Dewas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)
Oleh: Yus Dharman, SH., MM., M.KnKita baru saja merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sebagai anak bangsa, tentu saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Namun, di balik gegap gempita perayaan itu, ketika malam tiba dan ruang refleksi terbuka, kebanggaan itu berubah menjadi keraguan mendalam.
Kalau benar kita sudah merdeka, mengapa masih ada jutaan balita stunting?
Mengapa jumlah penduduk berpendidikan S1 tidak sampai 5%?
Mengapa kemiskinan justru makin merajalela, layanan kesehatan buruk, dan rakyat semakin terhimpit?
Indonesia kini berusia 80 tahun—bukan usia yang muda lagi. Negara lain yang seusia bahkan lebih muda justru melaju jauh di depan. Singapura merdeka tahun 1965, Malaysia 1957, Tiongkok 1949. Mereka kini lebih maju dan sejahtera, sementara kita masih berkutat pada persoalan mendasar: kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan.
Padahal negeri ini kaya raya: mineral, laut, hutan, tanah subur. Tapi mengapa justru 60,3% rakyat Indonesia masih hidup miskin (Kompas TV)? Lalu ke mana larinya utang negara yang sudah tembus Rp 8.000 triliun? Apakah benar rakyat Indonesia malas? Atau sebenarnya kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural—yang sengaja dipelihara demi memudahkan segelintir kelompok merampas aset bangsa dengan dalih investasi asing?
Pendidikan: Sumber Keterbelakangan
Pendidikan kita masih jauh dari optimal. Guru berkualitas tidak merata, kurikulum padat tapi tidak relevan, fasilitas sekolah banyak yang memprihatinkan. Akibatnya, sumber daya manusia kita tertinggal jauh.
Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) membuktikan, capaian literasi, numerasi, dan sains pelajar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD.
Di banyak daerah, akses pendidikan masih menjadi barang mewah. Kekurangan guru, bahan ajar terbatas, kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan zaman, hingga minimnya pelatihan teknologi membuat generasi muda kita kehilangan daya saing. Infrastruktur internet pun belum merata, sementara investasi riset dan pengembangan (R&D) masih rendah.
Jalan Keluar: Jangan Represif, Jangan Bungkam
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin Indonesia benar-benar merdeka, maka langkah konkret harus diambil:
- Tingkatkan kualitas guru — bukan malah dianggap beban.
- Percepat digitalisasi sekolah dengan perangkat teknologi dan pelatihan digital, terutama di daerah tertinggal.
- Perbesar anggaran R&D dan dorong dunia usaha berinvestasi dalam riset serta inovasi teknologi.
- Reformasi kurikulum pendidikan agar membekali generasi dengan keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas.
Dan yang paling penting: hentikan gaya kepemimpinan represif yang menakut-nakuti rakyat. Demokrasi sejati tidak membungkam suara masyarakat, melainkan memberi ruang bagi keberanian, kritik, dan gagasan untuk perbaikan bangsa.
Penutup
Merdeka bukan sekadar upacara, bukan pula hanya bendera yang dikibarkan. Merdeka adalah ketika rakyatnya terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertindasan.
Pertanyaannya: apakah kita benar-benar sudah merdeka, atau sekadar merayakan kemerdekaan setiap tahun tanpa pernah benar-benar merasakan maknanya?
