Fusilatnews – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama DPR RI sedang menggulirkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu peningkatan keterlibatan personel TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai bagian dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Kendati diklaim untuk meningkatkan kedisiplinan dan dedikasi petugas, langkah ini menimbulkan dua kritik fundamental yang perlu diberikan secara tegas: pertama, pelampauan fungsi profesional lembaga TNI dan Polri, dan kedua, irisan kekuasaan sipil-militer yang berpotensi melemahkan tata kelola pelayanan publik haji.
Upaya memperbanyak petugas dari unsur TNI-Polri saat ini bahkan digagas sampai mencapai 50 persen dari total petugas haji. Usulan tersebut mendapatkan kritik dari sejumlah pihak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan melewati batasan peran aparat keamanan dalam ranah pelayanan administrasi sipil. Imparsial, lembaga yang fokus pada reformasi sektor keamanan, secara tegas menyatakan bahwa usulan dominasi personel TNI-Polri dalam struktur petugas haji ini dapat melanggar prinsip pemisahan sipil-militer yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia modern. Menurut kritik tersebut, pelayanan haji — yang terdiri dari manajemen logistik, pendampingan jamaah, administrasi kesehatan, koordinasi operasional, dan layanan publik — bukan tugas yang termasuk dalam ranah pertahanan negara atau keamanan nasional sehingga tidak relevan dengan tugas utama TNI yang difokuskan pada pertahanan, maupun Polri pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. (NU Online)
Kedua, pelibatan aparat seperti TNI dan Polri secara ekstensif berisiko menciptakan ketergantungan terhadap kekuatan militer dalam urusan pelayanan sipil. Kritik tajam menunjukkan bahwa ketergantungan ini justru berpotensi mengaburkan tanggung jawab dasar pejabat sipil yang seharusnya memperbaiki tata kelola dan transparansi penyelenggaraan haji. Alih-alih memperkuat sistem pelayanan, keputusan untuk mengandalkan TNI-Polri dapat menjadi semacam “jalan pintas” tanpa menyelesaikan akar permasalahan, yakni kebutuhan reformasi dalam rekrutmen petugas, transparansi akuntabilitas, dan profesionalisme institusi sipil yang bertugas di Kemenhaj. (NU Online)
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), fungsi pelayanan publik termasuk haji seyogianya tetap berada pada otoritas lembaga sipil yang profesional, akuntabel, dan terukur berdasarkan kompetensi yang relevan. Menyeret unsur keamanan bersenjata ke ranah ini — yang sejatinya berkaitan dengan administrasi, pelayanan kesehatan, serta pendampingan spiritual jamaah — berpotensi menciptakan konflik fungsi yang tidak diperlukan dan bahkan menimbulkan dilema terhadap pembagian tugas antar lembaga. Sebuah pelayanan haji yang efektif seharusnya didukung oleh pelatihan profesional berbasis kompetensi, bukan oleh kedisiplinan struktural militer semata. (NU Online)
Terakhir, kritik ini bukan bermaksud merendahkan peran TNI dan Polri dalam tugas yang memang menjadi koridor fungsi inti mereka — seperti pertahanan negara, keamanan publik, dan penegakan hukum — tetapi menegaskan bahwa pelibatan mereka dalam tugas pelayanan sipil yang sifatnya administratif dan religius harus berdasarkan kebutuhan nyata, bukan kebiasaan administratif atau tekanan politis semata. Kebijakan publik harus menjunjung tinggi prinsip pembagian tugas yang jelas antar lembaga — agar profesionalisme masing-masing institusi tidak dikorbankan demi solusi parsial yang justru dapat menimbulkan masalah baru di masa depan.
