Dalam kasus ini MK menolak enam gugatan dan mengabulkan sebagian dari satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.
“Kita akan panggil sekali lagi pak Anwar Usman. Kemungkinan pak Arief juga kita panggil. Kemudian panitera juga kita panggil khusus,” kata Jimly kepada wartawan, Rabu ( 1/11)
Ada kaitannya dengan tugas panitera juga, ada beberapa isu yang terkait dengan mereka juga soal prosedur administrasi, misal prosedur persidangan. Kita mau panggil. Kita juga sudah lihat CCTV nya,” ujar Jimly.
Terkait kualitas administrasi dalam lembaga-lembaga hukum, termasuk MK. karena menurut Jimly administrasi turut menentukan kesuksesan suatu lembaga.
“Administrasi bukan hanya urusan tata usaha, ya kan? surat menyurat, bukan. Tapi the administration dari suatu institusi itu menentukan 50 persen keberhasilan mencapai tujuan. Jadi kalau administrasinya buruk, maka 50 persen tujuan organisasi, tujuan institusi, tujuan lembaga itu sudah gagal,” ucap Jimly.
Jimly juga merasa urusan administrasi inilah yang justru mendapat perhatian belakangan.
“Inilah yang paling sering diabaikan oleh sarjana hukum. Karena di fakultas hukum kita ini belajarnya pasal-pasal, tidak belajar mengenai manajemen, tidak belajar mengenai modern governance. Maka ini salah satu contoh,” ujar Jimly.
Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( MKMK) setelah muncul banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait pola perilaku Hakim MK dalam memutus perkara.
Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.
Deretan pelaporan terhadap MK merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10).
Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.
