Oleh: Entang Sastraatmadja
Banyak media online merilis pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait situasi pangan Indonesia di tengah krisis yang melanda negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Indonesia diklaim akan mengalami surplus produksi beras sebesar 5 juta ton hingga April 2025. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa stok beras nasional tetap aman.
Prediksi tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang memperkirakan surplus produksi beras mencapai 5 juta ton pada Maret-April 2025. Namun, Arief juga mengkhawatirkan potensi anjloknya harga beras di tingkat petani. Pernyataan Kepala Bapanas ini didasarkan pada proyeksi BPS—angka di atas kertas yang belum tentu sejalan dengan realitas di lapangan.
Istilah “di atas kertas” sering dikaitkan dengan kondisi yang berbeda dari kenyataan. Sebagai contoh, pemerintah menyatakan stok beras melimpah, tetapi ketika mencari beras untuk cadangan pemerintah, justru sulit ditemukan. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan beras lebih bersifat teoretis daripada faktual. Pengalaman tiga tahun lalu, ketika Perum Bulog berusaha memenuhi target pengadaan 600 ribu ton beras, namun hanya berhasil mengumpulkan 166 ribu ton, menunjukkan betapa sulitnya memastikan ketersediaan beras dalam jumlah besar.
Proyeksi BPS tentu tidak dibuat tanpa dasar. Sebagai satu-satunya lembaga statistik resmi pemerintah, BPS memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun prediksi yang akurat. Namun, mengingat beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, prediksi ini harus diuji dengan realitas di lapangan agar tidak sekadar menjadi wacana yang menyenangkan bagi pemerintah.
Patut dicermati bahwa optimisme BPS dalam memproyeksikan surplus produksi beras terjadi di tengah ancaman perubahan iklim yang ekstrem. Akurasi proyeksi ini sangat bergantung pada faktor cuaca dan iklim yang mendukung sektor pertanian. Jika kondisi alam tidak bersahabat, maka prediksi tersebut bisa meleset jauh dari kenyataan.
Tiga tahun lalu, Indonesia dilanda El Niño yang menyebabkan produksi beras nasional turun signifikan. Data BPS menunjukkan produksi beras tahun 2024 hanya mencapai 30,41 juta ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 31,10 juta ton—terjadi penurunan sekitar 700 ribu ton. Dampak dari penurunan ini sangat dirasakan masyarakat, dengan harga beras yang melambung tinggi dan memicu protes keras, terutama dari kalangan ibu rumah tangga.
Masalah semakin pelik dengan meningkatnya ketergantungan pada impor. Tahun lalu, impor beras Indonesia tercatat melampaui 4 juta ton. Jika negara-negara pengekspor seperti Thailand, Vietnam, India, dan Myanmar membatasi ekspor mereka, maka Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan beras domestik. Ironisnya, di tengah kondisi ini, pemerintah secara tiba-tiba mengumumkan rencana penghentian impor beras mulai 2025 dengan dalih surplus produksi.
Pertanyaannya, apakah BPS sudah mempertimbangkan kemungkinan buruk jika iklim tidak mendukung? Selain itu, apa alasan sebenarnya di balik pengumuman penghentian impor ini? Apakah kebijakan ini didasarkan pada perhitungan matang atau sekadar strategi politik? Pada kenyataannya, masyarakat tidak terlalu peduli apakah beras diimpor atau diproduksi sendiri—yang lebih penting adalah ketersediaan beras dengan harga terjangkau.
Pengumuman pemerintah mengenai surplus 5 juta ton beras di awal 2025 memang patut disambut dengan optimisme. Namun, optimisme ini harus disertai dengan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan beras secara nyata. Jika La Niña tiba-tiba datang dengan dampak serupa El Niño, maka seluruh optimisme ini bisa runtuh. Apalagi dengan rencana penghentian impor, Indonesia bisa menghadapi krisis beras jilid dua yang lebih parah.
Jika hal itu terjadi, dari mana bangsa ini akan mendapatkan beras? Ini adalah pekerjaan rumah besar yang membutuhkan solusi cerdas. Selama ini, impor beras sering menjadi “dewa penolong” saat produksi dalam negeri terganggu. Oleh karena itu, alih-alih sekadar mengumumkan surplus, pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan yang realistis dan berkelanjutan.
Dibalik pengumuman surplus beras 5 juta ton, banyak tafsir dan pertanyaan yang muncul. Walaupun masih sebatas prediksi, harapan akan menjadi kenyataan tetap ada. Namun, kuncinya adalah bagaimana mewujudkannya—dan itu membutuhkan lebih dari sekadar optimisme, melainkan bukti nyata dan langkah strategis yang konkret.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
