Ombudsman Tak Ada Jaminan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Investasi Rempang Eco City

Menurut Johanes, memindahkan masyarakat dari tempat tinggal dan kehidupan yang sudah dijalani puluhan tahun bukan perkara mudah dan sederhana. Sebab, hal itu sama saja dengan mencabut keberadaan habitat masyarakat yang sudah turun-temurun.

Jakarta – Fusilatnews – Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro menegaskan bahwa tak ada jaminan dengan berdirinya Rempang Eco City masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang memperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan mereka karena janji itu belum bisa terwujud secara konkret. Salah satunya soal penyerapan tenaga kerja.

“Saya nggak bisa menjawab bahwa itu menciptakan sekian lapangan pekerjaan. Pertanyaannya juga, siapa yang nanti bekerja di situ?” kata Johanes ketika ditemui di Kantor Ombudsman pada Rabu, (27/9)

Johanes menuturkan, mayoritas masyarakat Pulau Rempang berprofesi sebagai nelayan. Karena itu, tidak semudah itu mereka bisa terlibat dan dipekerjakan ketika ada industri dari proyek Rempang Eco City.

Tak cuma jaminan kesejahteraan yang belum konkret, Johanes menyoroti upaya relokasi warga demi terealisasinya proyek strategis nasional ini.

“Yang paling memungkinkan adalah bagaimana kemudian proyek ini berkompromi dengan eksistensi warga-warga Kampung Tua,” kata Johanes. Karena sebenarnya masayrakat tersebut secara historis yuridis mencapat pengakuan sejak lama. “Tapi kemudian tidak tuntas dan mereka malah tergusur. Itu masalahnya.”

Pemerintah memang bakal melanjutkan proyek Rempang Eco City, meski suara-suara penolakan digaungkan masyarakat.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim, investasi di Pulau Rempang mesti tetap berjalan demi kepentingan rakyat. investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Menurut Bahlil, akan ada banyak kerugian yang diraskan jika potensi investasi di Pulau Rempang tidak terealisasikan. Apalagi investasi ini nilainya lebih dari Rp 300 triliun.

“Tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berati potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang,” kata Bahlil lewat keterangan pers pada (18/9)