Oleh: Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Oleh: Damai Hari LubisAda sebuah solusi pemikiran hukum dan politik yang bisa membuat pembangunan di semua sektor negeri ini kembali lancar — terutama di bidang ekonomi. Bila sektor ekonomi pulih, maka sektor lain seperti politik, hukum, dan budaya akan ikut bergerak positif, atau setidaknya tidak semakin memburuk seperti sekarang.
Solusi dimaksud ialah Presiden Prabowo Subianto harus berani mengambil langkah manuver politik dengan pola “One Way Ticket” — yakni mengadili Jokowi.
Langkah ini bukan sekadar upaya penegakan hukum, melainkan strategi politik yang cerdas. Dalam proses hukum terhadap Jokowi—yang diyakini akan menyingkap banyak dugaan pelanggaran—tempo penyidikan dan persidangan yang panjang justru bisa menjadi “ruang waktu strategis” bagi pemerintahan Prabowo untuk melakukan pembenahan ekonomi secara mendasar.
Ketika publik menyaksikan proses hukum itu berjalan, fokus rakyat otomatis teralihkan dari kesulitan hidup menuju rasa puas dan lega karena keadilan mulai ditegakkan. Terbangunlah “psikologi massa positif”, yakni euforia rakyat yang merasa menang atas kebohongan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini mereka benci.
Dalam situasi itu, pemerintahan Prabowo akan mendapat keuntungan politik besar. Rakyat akan menilai Presiden berpihak kepada mereka, bukan kepada oligarki atau dinasti politik yang selama ini menggerogoti negara. Sebab publik telah lama muak terhadap perilaku Jokowi dan kroninya—termasuk anak-anaknya, Gibran dan Kaesang, serta menantunya, Bobby—yang telah disebut-sebut dalam berbagai laporan hukum dan catatan KPK.
Jika langkah hukum terhadap Jokowi dan dinastinya benar-benar dilakukan hingga tuntas, termasuk vonis atas segala kebohongan, nepotisme, obstruksi hukum, dan pelanggaran moralnya, maka Prabowo akan tampil sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat.
Dalam konteks hukum, “One Way Ticket” bukan pelanggaran, melainkan bentuk pengabdian negara kepada keadilan. Ia merupakan penerapan prinsip due legal process—wujud pertanggungjawaban moral dan kewajiban aparatur hukum untuk bertindak terhadap siapa pun yang melanggar hukum, tanpa pandang bulu.
Langkah ini bahkan memiliki preseden historis. Meksiko pernah menerapkan strategi serupa di era krisis 1980-an. Saat rakyatnya terhimpit inflasi dan utang luar negeri, pemerintah justru mengalihkan fokus publik dengan langkah berani: mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986.
Meski ekonomi mereka hancur, euforia publik terhadap event besar itu menumbuhkan optimisme nasional. Hasilnya, tekanan politik mereda, rakyat bersatu dalam kebanggaan, dan ekonomi Meksiko berangsur pulih pada awal 1990-an.
Dari sini kita belajar: politik bukan sekadar permainan kekuasaan, tapi juga seni mengelola psikologi publik.
Maka, pola politik “One Way Ticket”—kejar dan adili Jokowi beserta kroninya sesuai hukum—dapat menjadi langkah Prabowo untuk memulihkan kepercayaan publik, menegakkan hukum, dan menghidupkan kembali ekonomi bangsa.
Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya keluar dari krisis ekonomi, tapi juga dari krisis moral dan keadilan yang telah menumpuk selama satu dekade terakhir.
