Oleh : Damai Hari Lubis – Mujahid 212
Kontroversi terkait pembangunan masjid besar di PIK 2 oleh pengusaha terkemuka, Aguan, mencerminkan kolaborasi antara kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia. Pada dasarnya, setiap pengusaha di dunia, termasuk di Indonesia, memiliki tujuan utama untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka sering kali merancang proyek-proyek baru yang tidak hanya menjamin keberlanjutan profit, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar. Pembangunan masjid di PIK 2 oleh Aguan, meskipun tampak sebagai langkah positif yang mencerminkan kepedulian pada aspek spiritual, memiliki dimensi lebih kompleks di baliknya.
Pembangunan masjid ini jelas sudah melalui perencanaan yang matang, di mana biaya pembangunan dianggap sebagai investasi strategis yang dihitung di luar keuntungan bersih. Namun, sorotan utama terletak pada bagaimana tanah dengan harga pasar yang seharusnya bernilai ratusan ribu hingga jutaan per meter persegi dapat diperoleh dengan harga hanya Rp. 50.000 per meter. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang praktik-praktik yang memanfaatkan kekuatan politik dan ekonomi untuk menekan harga tanah, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat luas.
Kasus ini mencerminkan pola oligarki yang melibatkan sinergi antara kekuatan politik dan ekonomi. Para pengusaha besar, termasuk Aguan, diduga memiliki akses istimewa ke lingkar kekuasaan, yang memungkinkan mereka memanfaatkan kebijakan dan regulasi demi keuntungan pribadi. Hal ini memicu kecurigaan akan adanya konspirasi antara eksekutif dan kelompok pengusaha tertentu, termasuk mereka yang berlatar belakang keturunan Tionghoa, dalam menjalankan praktik bisnis yang mengabaikan etika dan keadilan sosial.
Lebih jauh, kolaborasi semacam ini sering kali dianggap sebagai contoh nyata bagaimana kekuatan ekonomi dan politik saling menguatkan, menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara rakyat biasa dan elit penguasa. Di sisi lain, pembangunan masjid megah di kawasan elit seperti PIK 2 dapat dipandang sebagai upaya meredam sentimen masyarakat atau membangun citra positif. Namun, di balik itu, tetap muncul pertanyaan: Apakah proyek ini sepenuhnya demi kepentingan agama dan masyarakat, atau sekadar alat untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi para oligark?
