Pihak kejaksaan bulan ini meminta surat perintah penyelidikan terhadap Lee atas tuduhan suap terkait proyek pembangunan. Menurut para jaksa, Lee meminta sebuah perusahaan untuk secara ilegal mengirim delapan juta dolar AS (Rp122,8 miliar) ke Korea Utara ketika dia menjadi gubernur Provinsi Gyeonggi.
Lee juga dituduh menyalahgunakan jabatan yang mengakibatkan kerugian sebesar 15 juta dolar AS (Rp230,3 miliar) oleh perusahaan pembangunan kota ketika dia menjadi walikota Seongnam.
Lee, yang kalah dari pemimpin konservatif Yoon Suk Yeol dalam pemilihan presiden tahun lalu, membantah semua tuduhan tersebut yang dianggapnya sebagai “fiksi” dan “konspirasi politik”.
Ia mengawali aksi mogok makan pada 31 Agustus dan menuduh pemerintah salah urus dalam kebijakan ekonomi, mengancam kebebasan media dan gagal menangani limbah nuklir Fukushima.
Keputusan mengejutkan pada Kamis oleh parlemen yang dikuasai partai Lee, menimbulkan keributan diantara para pendukungnya.
Polisi pada Sabtu menahan seorang pria berusia 40-an yang membentangkan poster nama lebih dari selusin anggota parlemen di luar kantor faksi partai Lee dengan tulisan “harus mencari senapan sniper di rumah.”
Menurut polisi, pria tersebut ditahan karena menyebarkan intimidasi.
Korea Selatan akan menggelar pemilihan legislatif pada April 2024 mendatang.
Sumber: Reuters
