Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaDi balik aroma nasi yang mengepul di meja makan rakyat Indonesia, tersembunyi lima isu utama yang kini menghantui dunia perberasan nasional. Isu-isu ini bukan sekadar statistik atau laporan tahunan, melainkan cermin dari persoalan mendalam yang menyangkut nasib pangan 270 juta jiwa. Kelimanya saling terkait dan berkelindan: stok, produksi, harga, ketahanan, dan bantuan pangan.
1. Stok dan Ketersediaan: Antara Cukup dan Cemas
Pemerintah memang menyebut stok beras nasional saat ini memadai. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), rata-rata stok mencapai 49.960 ton. Sementara itu, proyeksi Neraca Pangan Nasional 2024 mencatat total stok beras nasional hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 8,398 juta ton, termasuk 2 juta ton di Bulog.
Namun, stok yang cukup di atas kertas belum tentu menjamin ketenangan di lapangan. Sejarah membuktikan bahwa gangguan distribusi, spekulasi pasar, atau anomali cuaca bisa seketika mengubah peta ketersediaan beras nasional.
2. Produksi Nasional: Rekor Tertinggi, Tapi Rentan
Produksi beras nasional menunjukkan angka menggembirakan. Kuartal pertama 2025 mencatat produksi 13,95 juta ton, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan naik 26,02% dari tahun sebelumnya. Proyeksi total Januari-Juli 2025 pun melonjak 14,95% menjadi 21,76 juta ton.
Kenaikan ini hasil kombinasi antara cuaca yang mendukung dan intervensi pemerintah seperti distribusi pompa, benih unggul, serta intensifikasi dan rehabilitasi irigasi. Namun, keberlanjutan tren ini masih bergantung pada cuaca dan konsistensi dukungan pemerintah. Tanpa itu, produksi bisa kembali terpeleset.
3. Harga Beras: Naik Terus, Siapa Bisa Menahan?
Per 31 Januari 2024, harga beras medium mencapai Rp13.490/kg—melonjak 14,4% secara tahunan. Sementara itu, harga gabah petani ditetapkan Rp6.500/kg sebagai upaya menyejahterakan petani. Meski secara makro terlihat positif, di dapur rakyat kecil, kenaikan harga tetap terasa menyengat.
Stabilitas harga adalah tantangan abadi. Fluktuasi global, permainan tengkulak, hingga distribusi yang tidak merata bisa membuat harga melonjak sewaktu-waktu. Pemerintah perlu lebih progresif, bukan sekadar reaktif.
4. Ketahanan Pangan: Indeks Naik, Tapi Realitas Belum Nyaman
Berdasarkan Global Food Security Index (GFSI), skor ketahanan pangan Indonesia naik dari 46,8 (2012) menjadi 54,8 (2018). Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 113 negara. Indikatornya: ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keamanan pangan.
Namun, indeks tak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan. Di banyak daerah, akses terhadap pangan sehat dan bergizi masih jadi kemewahan. Ketahanan pangan sejati harus dirasakan sampai ke kampung-kampung, bukan hanya terlihat di grafik presentasi.
5. Bantuan Pangan: Sekadar Tambal Sulam atau Strategi Jangka Panjang?
Pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing 10 kg beras per bulan selama Juni dan Juli 2025. Tujuannya jelas: meringankan beban rakyat, mengurangi kemiskinan, dan menjaga daya beli.
Namun, bantuan pangan tak boleh menjadi ketergantungan. Ia harus dijalankan paralel dengan pemberdayaan—bukan sebagai alat politik atau sekadar respons musiman. Keberhasilan bantuan bukan hanya pada jumlah yang dibagi, tapi seberapa banyak yang tak lagi perlu dibantu di tahun berikutnya.
Penutup:
Lima isu perberasan ini adalah alarm dini. Ia mengingatkan kita bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, tapi medan perjuangan nyata. Dalam negara agraris, ironi terbesar adalah bila rakyatnya justru lapar di tengah sawah yang luas. Maka, bukan hanya pemerintah, seluruh elemen bangsa harus menjadikan isu beras ini sebagai prioritas, bukan sisipan dalam agenda pembangunan.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
