Fusilatnews – Ada kritik yang menyebut Presiden Prabowo Subianto kerap meluncurkan proyek raksasa tanpa perencanaan. Kritik itu tidak sepenuhnya tepat. Prabowo bukan tanpa rencana. Ia justru punya rencana jauh sebelum menjabat. Persoalannya: rencana itu lahir lebih dari keyakinan personal ketimbang dari perhitungan akademik yang komprehensif. Ia bekerja dengan naluri komando, bukan dengan disiplin studi kelayakan. Dalam urusan negara, ini bukan sekadar perbedaan gaya. Ini soal risiko yang ditanggung publik.
Ketika Prabowo menyatakan akan mengubah hutan Papua menjadi perkebunan sawit dan lumbung pangan nasional, itu bukan retorika. Ia segera diterjemahkan menjadi gerakan lapangan. Di Papua Selatan, kawasan seluas 2,29 juta hektare ditetapkan sebagai area lumbung pangan. Bahkan sebelum kajian resmi rampung, ribuan ekskavator telah dikirim ke Distrik Wanam, Merauke. Mesin-mesin dari Cina itu bekerja membuka rawa, mencoba memaksa tanah basah menjadi sawah. Namun alam menolak dipaksa. Ekskavator terdiam, proyek terhenti, rawa tetap rawa.
Alih-alih mengevaluasi asumsi awal, arah kebijakan justru bergeser: dari sawah menjadi kebun sawit. Menteri demi menteri bergerak cepat. Kawasan hutan diubah statusnya menjadi area penggunaan lain. Bahasa administratif bekerja rapi, tetapi realitas ekologis di lapangan jauh lebih keras dari sekadar perubahan nomenklatur. Semua dilakukan demi mengejar slogan besar: swasembada pangan, energi, dan air—jalan menuju Indonesia “macan Asia”.
Namun ini bukan episode pertama. Pada 2021, ketika menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo pernah menginisiasi pembukaan 600 hektare hutan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk kebun singkong. Prajurit dikerahkan, lahan dibuka, sementara kajian lingkungan strategis belum selesai. Hasilnya serupa: singkong tak tumbuh di tanah berpasir, sungai kehilangan daya serap, banjir merendam desa, dan habitat orang utan tergerus.
Dua peristiwa ini memperlihatkan pola yang sama: ambisi lebih cepat dari pengetahuan. Negara bergerak seperti pasukan lapangan—maju dulu, pikir belakangan. Dalam jangka pendek, ini memberi kesan kepemimpinan tegas. Namun dalam jangka panjang, biaya ekologis dan sosialnya ditanggung rakyat dan generasi berikutnya.
Ironisnya, kegagalan teknis tidak menghentikan proyek; ia hanya mengubah bentuknya. Sawah gagal, jadikan sawit. Singkong gagal, cari komoditas lain. Seolah tanah dan hutan adalah papan kosong yang bisa digambar ulang sesuka kuasa, bukan ekosistem hidup dengan hukum alamnya sendiri.
Di sinilah letak persoalan mendasar: perencanaan bukan sekadar punya ide besar. Perencanaan adalah kesediaan tunduk pada data, riset, dan batas-batas lingkungan. Tanpa itu, pembangunan berubah menjadi eksperimen raksasa—dengan rakyat sebagai subjek uji coba.
Jika benar Indonesia ingin menjadi “macan Asia”, maka ia harus belajar dari macan: kuat bukan karena nekat, tetapi karena presisi. Ambisi tanpa ilmu hanya akan melahirkan proyek terbengkalai, hutan rusak, dan janji swasembada yang tak pernah benar-benar sampai meja makan rakyat.
