Jakarta, Fusilatnews – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tentang batalnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan Agustus-September 2025 merupakan bentuk perlawanan terhadap suara dan kehendak rakyat.
“Dalam tuntutan rakyat yang tertuang dalam 17+8, pembentukan tim independen merupakan salah satu agenda yang harus dibuat negara untuk mengungkap peristiwa Agustus-September kelam,” kata Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Sebagai negara demokrasi, kata Julius, seharusnya negara mendengarkan suara dan kehendak rakyat dan bukan malah melawannya.
“Tuntutan pembentukan tim independen itu adalah hal yang baik dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan bagi korban dan bagi kita semua. Tidak bisa dan tidak boleh peristiwa yang sudah menelan banyak korban jiwa itu kemudian tenggelam begitu saja tanpa adanya sebuah kejelasan bagi korban dan masyarakat,” jelasnya.
“Pembiaran atas peristiwa itu sesungguhnya merupakan bagian dari impunitas (kekebalan) itu sendiri,” lanjutnya.
Koalisi memandang pembentukan tim independen ini menjadi penting agar peristiwa itu dapat terungkap menjadi terang-benderang dan bukan hanya menjadi sebuah misteri.
“Dugaan adanya keterlibatan aktor pertahanan dan keamanan dalam beragam peristiwa yang terjadi sebagaimana tersebar dalam berbagai media perlu ditelusuri lebih lanjut oleh tim independen guna mendapatkan kepastian kebenarannya,” tukasnya.
Menurut Julius, pengungkapan fakta oleh TGPF memastikan hak rasa aman warga negara. “Untuk itu, sekali lagi kami mengecam pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan pembatalan pembentukan TGPF. Pernyataan Yusril ini juga bertentangan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya di publik usai bertemu tokoh-tokoh GNB (Gerakan Nurani Bangsa) yang setuju akan membentuk tim independen. Oleh karena itu, Presiden perlu mengevaluasi pembantunya tersebut yang telah melawan suara dan kehendak rakyat,” tandasnya.
Selain PBHI, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri atas Imparsial, Centra Initiatives, Raksha Initiatives, Human Right Working Group (HRWG), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DeJure, Setara Institute, LBH Apik dan Walhi.
