Irwan menuding, cara berpikir Adian tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, kemampuan beli masyarakat tidak bisa disamaratakan seperti logika berpikir Adian. Dia juga mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) tidak bisa dibandingkan dengan harga BBM karena besaran UMP di setiap provinsi berbeda-beda.
Demikian, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan mengkritik cara berpikir politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu terkait harga baru bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
“UMP itu berbeda-beda di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan harga BBM sama secara nasional [atau] simetris. Cara pikirnya tidak NKRI,” kata Irwan dikutip dari CNN.com (8/9)
Selanjutnya, pernyataan lain mengatakan, bahwa Adian perlu belajar dari sejarah. Menurutnya, Adian tidak boleh mendadak buta dan tuli sejarah. Irwan pun mengingatkan Adian terkait istilah ‘Jas Merah’ yang digaungkan Presiden pertama RI Soekarno yang artinya ‘Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah’.
Sementara Adian PDIP, Minta Demokrat Belajar Matematika Sebelum Kritik Harga BBM. Menurutnya, sikap PDIP ihwal kenaikan harga BBM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berbeda dengan yang ditampilkan di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu.
Adian menuturkan kenaikan harga BBM di era SBY lebih banyak dibandingkan kenaikan harga BBM di era Jokowi. Dia pun menyampaikan bahwa terdapat selisih kemampuan upah membeli BBM yang terjadi di era SBY dan Jokowi sebesar 126 liter. Menurut Adian, upah pekerja setiap bulan di era Jokowi senilai dengan 464 liter BBM.
Padahal, Irwan menyatakan, kenaikan BBM di era SBY dilakukan secara hati-hati.
Ia juga menyatakan bahwa SBY berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita sebesar 13 persen, pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, pengangguran turun sebesar 5,7 persen.
“Pada era Presiden SBY, PDIP menolak kenaikan BBM bahkan hingga menangis dan mengkonsolidasi massa di jalanan, tetapi kenapa kini mereka malah mendukung?” ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan TImur (Kaltim) itu.
Lebih lanjut, Irwan mengaku heran dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah penurunan harga minyak dunia dan kesulitan rakyat saat ini. Menurutnya, rakyat seharusnya mendapatkan bantuan bukan diminta menanggung beban negara.
“Sementara harga minyak dunia turun sedangkan komponen utama harga BBM dari harga minyak dunia dan kurs yang berlaku. Masyarakat saat ini sedang susah, terkena dampak kondisi global. Harusnya masyarakat dibantu, bukan malah diminta ikut menanggung. Kita baru akan pulih pasca Covid-19,” ujarnya.
Irwan bilang, menaikkan harga BBM bukan solusi untuk saat ini. Pasalnya, dia memandang, masyarakat Indonesia belum benar-benar pulih dari dampak pandemi Covid-19.
“Daripada menaikkan harga BBM saat ini, lebih baik membangun sistem subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurut pemerintah sendiri, permasalahan BBM ini adalah soal tidak tepat sasaran,” kata Irwan.
“Seharusnya masalah ini yang diperbaiki dan dicari solusi, kenapa harus dinaikkan BBM nya dan harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda kemampuan daya belinya di setiap kabupaten atau kota?” tambahnya.
Sebelumnya, Adian meminta kader Partai Demokrat belajar matematika dan sejarah lebih dahulu sebelum mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, kader Partai Demokrat perlu belajar matematika dan sejarah agar bisa membuat perbandingan yang logis.
“Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak anti logika dan ahistoris,” kata Adian kepada wartawan, Rabu (7/9).
