Jakarta, Fusilatnews. – Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menggelar seminar kemaritiman, Senin (22/7/24), bertempat di Jimbaran Ballroom Hotel Sunlake Waterfront Resort & Convention, Sunter, Jakarta Utara. Hadir sebagai narasumber Irjenpol (Purn) Dr. Abdul Gofur, Drs., S.H., M.H., mengangkat tema “Kepastian Hukum di Laut Indonesia”.
Seminar tersebut dihadiri Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., beserta jajaran pengurus PPWI Nasional dan pengurus PPWI daerah, serta Anggota PPWI dari beberapa wilayah di Indonesia. Bersama Irjenpol Abdul Gofur, hadir juga Brigjenpol Drs. Hilman Thaib Mandagi yang menyajikan materi tentang pentingnya keterbukaan informasi dari institusi Polri kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan, pengayoman, dan perlindungan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Polri.
Dalam paparannya, Abdul Gofur yang menjabat Ketua DPD Persadi DKI Jakarta menyampaikan masalah penting yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya kepastian hukum di wilayah laut Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara maritim terbesar dan memiliki belasan ribu pulau, namun sangat disayangkan keamanan di laut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Di era keterbukaan dan globalisasi seperti saat ini, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan cyber, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah terhadap cybercrime. Hal ini menambah rumit terhadap upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi di laut,” ujar lulusan pasca sarjana bidang hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu.
Gofur menambahkan, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan luas lautan yang jauh lebih besar dari daratannya, pengelolaan keamanan lautnya tumpang tindih. Padahal ada 11 kekuatan atau instansi yang bertugas di laut, antara lain TNI, Polairud, Bakamla, Bea Cukai dan institusi lainnya. “Keamanan laut Indonesia tumpang tindih, padahal ada 11 kekuatan di laut tetapi semuanya tidak memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melakukan penyidikan,” ungkap mantan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI ini.
Lebih lanjut Abdul Gofur menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang notabene menjadi coast guard di wilayah laut Indonesia tidak memiliki kewenangan penyidikan. Begitupun Polri, dibatasi kewenangannya hanya di darat hingga 12 mile lalut. “Hari ini, Indonesia masih kebobolan masuk ribuan ton sabu-sabu dan barang-barang ilegal lainnya, transaksi bisa dilakukan dengan leluasa di tengah laut tanpa ada lembaga yang bisa melakukan penangkapan dan penyidikan untuk kemudian menahan para pelaku kejahatan itu. International Maritime Organisation (IMO) bahkan menganggap keambanan di lautan Indonesia sangat berisiko dan insurance atau keselamatan kapal luar yang masuk ke Indonesia sangat rentan,” papar lulusan doktor hukum dari Universitas Katolik Parahiyangan Bandung itu.
Abdul Gofur berharap, pesan ini dapat tersampaikan ke pimpinan melalui media-media dan rekan-rekan pers. Peran pers, menurutnya, dalam kemajuan suatu bangsa sangat tinggi dan menentukan. “Peran media dalam mengawal konstitusi sangat penting, dan kasus-kasus yang viral, itu semua terbongkar karena media. Ini sesuatu yang luar biasa. Contohnya kasus Pegi terbongkar karena media, inilah kekuatan media,” sebutnya.
Dikatakannya lagi, melalui media sesuatu yang baik bisa terlihat baik begitu juga sebaliknya yang jelek juga bisa terlihat jelek. Gofur berharap PPWI dapat menyampaikan informasi ke publik dan didengar oleh institusi terkait, khususnya Presiden RI. “Persoalan ini harus ditangani secara serius oleh para pihak dan institusi terkait. Laut Indonesia merupakan tempat berkembang biaknya atau bertelurnya ikan-ikan di dunia sehingga nelayan luar negeri selalu masuk ke wilayah perairan Indonesia, akan tetapi Indonesia masih disibukkan dengan pertentangan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya,” tutur Wakapolda Riau periode 2013-2015 ini.
Ia berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti dan mendapatkan jalan keluar terkait kepastian keamanan di perairan Indonesia. “Di era digital saat ini, seharusnya kita melihat dan belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam mengadakan patroli laut dengan menggunakan metode digital, sementara Indonesia masih melakukan patroli secara manual,” pungkas purnawirawan Polri yang pernah bertugas sebagai Kasat Polairud Polda Jabar itu penuh harap.
Acara seminar ini adalah bagian dari kegiatan Peresmian dan Pelantikan DPC PPWI Ogan Ilir Sumatera Selatan. Selain para pengurus DPC PPWI Ogan Ilir yang datang ke Jakarta dalam rangka pelantikan, kegiatan tersebut juga dihadiri President of Firsts Union Association dari Lebanon, Dr. Abdul Rohman Saleem Dabboussi, dan Perwakilan PPWI Singapore, Hanjono Susanto. Seperti biasa, acara PPWI Nasional ini dimeriahkan oleh kehadiran Duta PPWI yang sekaligus juga sebagai Putri Pewarta Indonesia tahun 2014, Khalisa Putri, dan tahun 2022, Hany Fiona. (DJ/Red)
