Dalam waktu yang bahkan belum genap dua tahun, Prabowo Subianto telah melakukan sekitar 50 kunjungan luar negeri. Sebuah angka yang, di atas kertas, bisa dibaca sebagai intensitas diplomasi. Namun di balik statistik itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah ini efisiensi—atau justru pemborosan yang dilegalkan?
Di tengah krisis energi global yang memaksa banyak negara mengetatkan ikat pinggang, Indonesia justru memamerkan paradoks. Satu sisi, rakyat didorong untuk hemat energi, bekerja dari rumah, dan mengurangi mobilitas. Di sisi lain, elit kekuasaan justru menunjukkan mobilitas tanpa batas—lintas benua, lintas forum, lintas agenda.
Apakah setiap kunjungan itu benar-benar mendesak?
Diplomasi memang penting. Tidak ada yang menyangkal itu. Tetapi diplomasi tanpa prioritas adalah perjalanan tanpa arah. Dan perjalanan tanpa arah, pada akhirnya, hanya menjadi biaya.
Bayangkan biaya dari 50 kunjungan luar negeri: pesawat kepresidenan, pengamanan, protokoler, akomodasi, hingga rombongan yang tidak kecil. Semua itu dibayar oleh uang publik. Uang yang sama yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat ketahanan energi, membangun transportasi publik, atau bahkan sekadar menekan dampak krisis bagi masyarakat kecil.
Di sinilah ironi itu semakin terasa.
Ketika negara lain seperti Filipina dan Sri Lanka berani mengambil langkah ekstrem demi efisiensi energi, Indonesia justru tampak permisif terhadap inefisiensi di level atas. Seolah ada dua standar yang berjalan bersamaan: penghematan untuk rakyat, kelonggaran untuk kekuasaan.
Lebih jauh lagi, pertanyaan tentang output menjadi tak terhindarkan. Dari puluhan kunjungan itu, berapa yang benar-benar menghasilkan dampak konkret bagi rakyat? Berapa investasi strategis yang terealisasi? Berapa kerja sama yang langsung menyentuh kebutuhan domestik, seperti energi, pangan, atau lapangan kerja?
Jika jawabannya tidak sebanding dengan frekuensi perjalanan, maka yang terjadi bukan diplomasi strategis—melainkan diplomasi simbolik.
Dan simbol, betapapun megahnya, tidak pernah cukup untuk menyelesaikan persoalan nyata.
Efisiensi bukan hanya soal kebijakan teknis seperti WFH atau pengurangan konsumsi BBM. Efisiensi adalah soal keteladanan. Ketika pemimpin menunjukkan disiplin dalam penggunaan sumber daya, maka kebijakan penghematan akan memiliki legitimasi moral. Sebaliknya, ketika pemimpin terlihat boros, maka setiap seruan penghematan akan terdengar kosong.
Indonesia hari ini tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah konsistensi antara kata dan tindakan.
Jika krisis energi global saja tidak cukup untuk memaksa perubahan perilaku di level tertinggi, lalu krisis apa lagi yang dibutuhkan?
Mungkin sudah saatnya kita mengajukan pertanyaan yang lebih jujur: apakah negara ini sedang membangun masa depan—atau sekadar membiayai kesibukan?
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa sering seorang pemimpin bepergian. Sejarah hanya akan mencatat satu hal: apakah ia membawa pulang solusi, atau hanya membawa pulang cerita.
