Jakarta.-FusilatNews — Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa komunikasi publik dari pemerintahannya masih belum berjalan optimal. Hal ini, menurutnya, kerap menimbulkan interpretasi ganda di masyarakat. Ia menyampaikan hal ini dalam pertemuan bersama para investor dan ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
“Beberapa minggu lalu saya mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya,” kata Prabowo di hadapan peserta acara.
Mantan Menteri Pertahanan itu menjelaskan, gaya komunikasinya yang cenderung irit bicara bukan tanpa alasan. Ia berpegang pada filosofi performa berbasis bukti (evidence-based performance) dalam menjalankan pemerintahan.
“Saya ingin memberi penjelasan, kenapa? Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya sejak dulu,” jelasnya.
Prabowo menyebut dirinya lebih suka dinilai dari hasil kerja dan prestasi yang bisa dibuktikan secara konkret. Penilaian itu, katanya, tak hanya berasal dari publik, tapi juga dari orang-orang terdekat, termasuk para menteri dan kepala lembaga negara.
“Saya benar-benar tidak pernah tanya, apakah waktu seleksi menteri-menteri ini saya tanya, Anda partai mana, orang tuanya siapa, sukunya apa, agamanya apa. Tidak. Saya nilai berdasarkan bukti,” tegasnya.
Meski begitu, Prabowo menyadari bahwa pendekatannya perlu dilengkapi dengan komunikasi yang lebih terbuka dan aktif. Ia pun mengusulkan adanya forum-forum seperti pertemuan hari ini sebagai sarana untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan.
“Saya minta acara ini diselenggarakan karena saya merasa setelah kita memasuki 6 bulan masa bekerjanya pemerintah yang saya pimpin, sebagai pemegang mandat dari bangsa dan rakyat sejak 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan pentingnya keterlibatan Kodim dan Kepolisian dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan kelaparan di Indonesia.
