Di sebuah negara yang sedang mencari pijakan baru setelah satu dekade politik penuh distorsi, Presiden Prabowo Subianto—yang semestinya tampil sebagai negarawan matang—justru memamerkan satu hal yang paling dikhawatirkan publik: hilangnya nalar sehat pemimpin.
Betapa terkejutnya publik ketika Prabowo, dalam sebuah pernyataan yang semestinya menunjukkan kepercayaan diri seorang presiden, justru merendahkan mereka yang mengkritiknya. Dengan nada yang hampir menggurui, ia berkata bahwa para pengkritik itu “tidak mampu menyediakan pangan, tidak mampu memperbaiki infrastruktur, tidak mampu mengurus negara seperti yang saya lakukan.”
Kalimat itu bukan hanya defensif. Ia membongkar cara berpikir seorang kepala negara yang gagal membedakan antara tugas eksekutif dan hak partisipatif masyarakat.
Lupa Siapa yang Harus Bekerja, Siapa yang Berhak Mengawasi
Seorang presiden memang bertugas membangun, menyediakan pangan, memperbaiki infrastruktur, dan mengelola negara. Itu mandatnya, bukan prestasi pribadi.
Sementara masyarakat—baik akademisi, aktivis, jurnalis, maupun warga biasa—punya peran yang sama sahnya dalam demokrasi: mengawasi, mengkritisi, dan memastikan kekuasaan tidak melampaui batasnya.
Pernyataan Prabowo seolah menempatkan kritik sebagai beban, bukan mekanisme koreksi. Ia lupa, tanpa kritik, negara berubah menjadi ruang gelap tempat kekuasaan tumbuh liar tanpa pertanggungjawaban.
Ketika seorang presiden menuntut rakyat untuk bisa membangun jalan sebelum berhak mengkritik, logikanya ambruk dari fondasi paling dasar demokrasi. Itu seperti dokter yang menolak diingatkan pasien karena pasien bukan ahli medis.
Kontradiksi yang Mengungkapkan Kesadaran yang Tertunda
Menariknya, setelah merendahkan kritik, Prabowo menutup pernyataannya dengan kalimat, “Tapi biarlah, karena ini alam demokrasi.”
Sebuah penutup yang terdengar mirip permintaan maaf yang tak tuntas—seolah ia sadar, entah sedikit atau terlambat, bahwa omongannya baru saja menabrak prinsip yang ia sebut sendiri.
Kalimat itu bukan meredakan. Justru mempertegas kontradiksi internal dalam pikirannya:
Prabowo ingin dihormati sebagai pemimpin yang bekerja keras, namun ia belum berdamai dengan kenyataan bahwa demokrasi tidak pernah memberi hak istimewa bagi presiden untuk terbebas dari kritik.
Jika ia konsisten percaya pada “alam demokrasi”, ia tak perlu mendiskreditkan para pengkritik. Dan jika ia ingin menggurui rakyat soal kemampuan mengurus negara, ia mestinya mundur dulu dan ikut antre menjadi warga biasa.
Presiden yang Baik Tidak Anti Kritik
Pemimpin yang percaya diri pada kebijakannya tidak akan alergi pada suara sumbang.
Pemimpin yang matang tidak akan menganggap kritik sebagai ancaman, karena ia sadar bahwa kritik adalah vitamin, bukan racun.
Jika Prabowo terus berjalan dengan pola pikir seperti ini, ia bukan hanya akan kehilangan nalar sehatnya, tapi juga kehilangan wibawa di hadapan publik yang makin melek politik.
Dan jika seorang presiden mulai kesal pada kritik, itu tanda bahwa bukan rakyat yang gagal memahami negara—melainkan negara yang gagal memahami rakyatnya.
Demokrasi tidak menuntut rakyat untuk membangun jalan.
Demokrasi menuntut presiden untuk membangun jalan dan tetap membuka telinga.
Lainnya adalah otoritarianisme yang dibungkus sopan santun.
Itu sebabnya, ketika Prabowo merendahkan kritik dan lalu menutupnya dengan kalimat “biarlah,” publik tidak melihat kebesaran hati.
Publik justru melihat seorang presiden yang sedang tersandung oleh kata-katanya sendiri.
