Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Pernyataan Prabowo tersebut mudah dibaca maknanya. Selain karena reshuffle memang merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden, ia juga mengisyaratkan bahwa siapa pun yang bandel dan ndableg dalam kabinetnya akan dicopot.
Namun, siapa yang akan menjadi “korban” pasca 100 hari kerja pemerintahan, tentu hanya Prabowo dan Tuhan yang mengetahuinya.
Di luar itu, publik hanya bisa menerka berdasarkan hasil kinerja para menteri yang dirasakan langsung. Beberapa sosok yang dinilai ndableg cenderung mengarah kepada menteri-menteri “titipan” Jokowi—mereka yang dulunya duduk di kabinet Jokowi, namun dinilai tidak memiliki prestasi dan justru menghasilkan kebijakan yang cacat di mata publik.
Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Budi Arie, yang dianggap layak direshuffle karena keterlibatannya dalam kasus judi online. Pasalnya, aktivitas para agen judi justru terjadi di lingkungan Kemenkominfo saat ia menjabat sebagai Menkominfo.
Jika ada dua menteri yang terkena reshuffle, kemungkinan besar yang berikutnya adalah Kapolri. Ia dinilai tidak cepat tanggap alias tidak presisi dalam menindaklanjuti perintah Prabowo untuk membongkar pagar laut. Justru TNI AL yang langsung bertindak sigap. Selain itu, beberapa kasus judi online yang melibatkan artis juga tidak jelas proses hukumnya.
Jika tiga orang yang direshuffle, maka Tito Karnavian (Mendagri) bisa masuk daftar. Sebab, hingga kini belum ada langkah administratif yang jelas terhadap para pejabat daerah yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut, seperti kepala desa, camat, atau bupati Tangerang—yang notabene berada dalam struktur Kemendagri.
Lalu, bagaimana dengan Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) yang menyebabkan kelangkaan gas melon karena kebijakannya? Ini akan menjadi ujian kepemimpinan bagi Prabowo. Beranikah ia mencopot Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar?
Catatan politik yang penting: jika Prabowo berani menindak tiga sosok di atas—termasuk Sri Mulyani, yang lebih sering mengeluh daripada berprestasi, serta Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, yang dinilai memiliki banyak masalah—maka dukungan publik dan kelompok lintas SARA terhadap pemerintahan Prabowo bisa semakin deras mengalir ke KMP (Kabinet Merah Putih).
