Belanja negara sebesar Rp75,8 triliun untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini tidak memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah justru menghapus anggaran perjalanan dinas pejabat, kebijakan yang berpotensi menghantam berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi, perhotelan, restoran, hingga industri kecil seperti pertanian yang memasok kebutuhan sektor-sektor tersebut. Kebijakan ini menggambarkan warisan pemerintahan Jokowi yang lebih mengutamakan pembangunan mercusuar ketimbang kesejahteraan rakyat, dan berujung pada kehancuran ekonomi masyarakat luas.
IKN: Pembangunan yang Tidak Berdampak pada Rakyat
Proyek IKN sejak awal telah menuai kritik karena dianggap lebih sebagai ambisi politik ketimbang kebutuhan riil bangsa. Anggaran jumbo yang digelontorkan, sebesar Rp75 triliun, seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum menunjukkan manfaat langsung bagi rakyat. Infrastruktur yang dibangun hanya melayani kepentingan segelintir elite, sementara mayoritas masyarakat masih bergulat dengan tingginya biaya hidup, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi.
APBN 2025: Kebijakan yang Mengancam Ekonomi Rakyat
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, kebijakan penghapusan anggaran perjalanan dinas pejabat dalam APBN 2025 membawa dampak serius bagi sektor bisnis yang bergantung pada mobilitas pemerintahan. Sektor transportasi, yang mencakup maskapai penerbangan, bus antar kota, dan layanan taksi, akan mengalami penurunan permintaan secara drastis. Perhotelan dan restoran yang biasanya menjadi tujuan utama perjalanan dinas akan kehilangan banyak pelanggan. Efek domino dari kebijakan ini bahkan dapat dirasakan oleh petani dan peternak yang memasok bahan pangan ke industri tersebut.
Ironisnya, kebijakan ini diterapkan ketika pemerintah masih dengan mudah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan IKN, yang belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat luas. Ini adalah gambaran nyata bagaimana warisan ekonomi Jokowi justru membawa kehancuran bagi kehidupan rakyatnya.
Dilematis Pemerintahan harus memangkas sejumlah anggaran, yang akan berpengaruh kepada kehidupan rakyat. Adapun, besaran pemangkasan 16 pos memiliki persentase yang bervariasi mulai dari 10% hingga 90%. Rinciannya yakni
Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar 90%; kegiatan seremonial 56,9%; rapat, seminar, dan sejenisnya 45%; kajian dan analisis 51,5%; diklat dan bimtek 29%; honor output kegiatan dan jasa profesi 40%; percetakan dan suvenir 75,9%; serta sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%.
Lalu, lisensi aplikasi 21,6%; jasa konsultan 45,7%; bantuan pemerintah 16,7%; pemeliharaan dan perawatan 10,2%; perjalanan dinas 53,9%; peralatan dan mesin 28%; infrastruktur 34,3%; serta belanja lainnya 59,1%.
Sebelumnya, Sri Mulyani telah menjelaskan bahwa keputusan pemangkasan dikarenakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja, baik pusat maupun daerah.
Warisan Ekonomi Jokowi: Kesengsaraan bagi Generasi Mendatang
Jika ditelaah lebih jauh, kebijakan pemerintahan Jokowi dalam dua periode ini menunjukkan pola yang lebih mengutamakan proyek infrastruktur megah tanpa perhitungan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat. Defisit anggaran yang meningkat, utang luar negeri yang membengkak, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat adalah bukti nyata dari warisan ekonomi yang porak poranda.
Dengan kondisi seperti ini, generasi mendatang akan mewarisi beban ekonomi yang semakin berat. Dunia usaha, khususnya sektor UMKM dan industri berbasis rakyat, semakin kehilangan daya saing. Sementara itu, rakyat kecil semakin sulit mencari peluang kerja karena ekosistem ekonomi yang tidak stabil.
Kesimpulan
Pembangunan IKN yang menelan anggaran fantastis namun tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat, serta kebijakan fiskal yang justru menghancurkan sektor ekonomi domestik, adalah dua sisi dari warisan pemerintahan Jokowi yang patut dikritisi. Bukannya menciptakan kesejahteraan, kebijakan-kebijakan ini justru menambah penderitaan rakyat dan memperburuk kondisi ekonomi nasional. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat, maka warisan Jokowi hanya akan dikenang sebagai era di mana ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan rakyat semakin terpinggirkan.
