FusilatNews – Pidato “Prabowonomics” seharusnya bukan sekadar panggung untuk memamerkan optimisme, melainkan momentum untuk menjelaskan bagaimana Indonesia keluar dari berbagai persoalan struktural yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Sebab, tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah membuat slogan ekonomi baru, melainkan membuktikan bahwa janji-janji kampanyenya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.
Sejak kampanye Pilpres 2024, Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, peningkatan kualitas pendidikan, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta program Makan Bergizi Gratis yang menjadi ikon pemerintahannya. Namun setelah memasuki masa pemerintahan, realitas yang dihadapi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan narasi kampanye.
Persoalan pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang masih berkisar di level lima persen. Pemerintah memang tetap optimistis dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi melalui program Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, hilirisasi, dan investasi negara melalui Danantara. Namun pertanyaan mendasarnya bukan sekadar seberapa tinggi angka pertumbuhan dapat dicapai, melainkan apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi paradoks ekonomi. Pertumbuhan relatif stabil, tetapi daya beli masyarakat kelas bawah sering kali melemah, lapangan kerja formal tidak tumbuh secepat angkatan kerja baru, dan sektor industri manufaktur belum kembali menjadi mesin utama penciptaan pekerjaan. Karena itu, yang seharusnya menjadi fokus utama Prabowo bukan mengejar angka statistik semata, melainkan membangun industrialisasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja.
Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter atau pengolahan bahan mentah. Hilirisasi harus bergerak ke tahap manufaktur lanjutan yang menghasilkan produk jadi bernilai tinggi. Jika Indonesia hanya berhenti pada ekspor nikel setengah jadi atau bahan baku industri baterai, maka nilai tambah terbesar tetap akan dinikmati negara lain.
Persoalan kedua adalah program Makan Bergizi Gratis. Program ini memang memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Pemerintah bahkan mengklaim program tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha lokal. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia)
Namun program sebesar ini membutuhkan disiplin fiskal yang luar biasa. Tantangan sebenarnya bukan sekadar membagikan makanan, melainkan memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan pembiayaannya. Berbagai kasus keracunan makanan yang muncul menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak bisa dianggap remeh.
Karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus membangun ekosistem pangan nasional yang kuat daripada sekadar mengejar jumlah penerima manfaat. Makan Bergizi Gratis harus menjadi instrumen pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal, bukan hanya program distribusi anggaran negara.
Persoalan ketiga adalah ketahanan fiskal. Salah satu tantangan terbesar Prabowo adalah membiayai berbagai program populernya tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Pemerintah mencoba menjawab tantangan ini melalui efisiensi anggaran dan pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund yang diharapkan menjadi motor investasi nasional.
Namun keberhasilan Danantara tidak akan ditentukan oleh besarnya aset yang dikelola, melainkan oleh tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional. Investor global tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian hukum, dan independensi pengambilan keputusan ekonomi.
Karena itu, agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi justru harus menjadi bagian penting dari Prabowonomics. Tidak ada negara yang mampu mencapai pertumbuhan tinggi secara berkelanjutan jika kebocoran anggaran, praktik rente, dan konflik kepentingan masih menjadi persoalan utama.
Persoalan keempat adalah swasembada pangan dan energi. Gagasan ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah. Namun swasembada tidak boleh dimaknai sebagai isolasi ekonomi atau sekadar proyek-proyek besar yang bergantung pada APBN.
Yang dibutuhkan adalah revolusi produktivitas. Pertanian Indonesia harus masuk ke era modern melalui mekanisasi, teknologi benih unggul, irigasi yang baik, kepastian harga, serta reformasi rantai distribusi yang selama ini membuat petani sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Demikian pula sektor energi harus diarahkan pada diversifikasi sumber energi, termasuk energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan fluktuasi harga global.
Yang paling penting, Prabowonomics harus menjawab persoalan terbesar bangsa ini: kualitas manusia Indonesia. Tidak ada negara maju yang dibangun hanya dengan sumber daya alam. Negara maju dibangun melalui pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi.
Apabila Prabowo benar-benar ingin mencapai target Indonesia Emas 2045, maka investasi terbesar bukan hanya pada proyek fisik, melainkan pada pembangunan manusia. Sekolah yang berkualitas, universitas yang kompetitif, riset yang kuat, serta ekosistem inovasi harus menjadi prioritas utama.
Pada akhirnya, keberhasilan Prabowonomics tidak akan diukur dari seberapa sering istilah itu diucapkan dalam pidato, melainkan dari seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan rakyat. Apakah petani memperoleh kehidupan yang lebih layak. Apakah anak muda mendapatkan pekerjaan yang bermartabat. Apakah kelas menengah kembali tumbuh. Apakah kemiskinan benar-benar berkurang. Dan apakah negara mampu berdiri lebih kuat tanpa kehilangan disiplin fiskalnya.
Karena sejarah selalu menunjukkan bahwa ekonomi tidak pernah dinilai dari narasi yang indah, melainkan dari hasil yang nyata.
