Jakarta – Fusilatnews – Konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel, Palestina, Lebanon, dan Iran, terus memanas, dengan eskalasi terbaru yang dipicu oleh serangan udara Israel terhadap bunker persembunyian Sekjen Hizbullah, Hassan Nasrallah. Serangan tersebut diikuti oleh perintah dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang meminta warga Lebanon, terutama di ibu kota Beirut, untuk segera mengungsi.
Menanggapi situasi yang semakin genting, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi untuk memprioritaskan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Lebanon. Presiden menyampaikan perintah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi keselamatan warganya di tengah konflik yang berkecamuk.
“Bu Menteri (Retno Marsudi) sudah saya perintahkan untuk segera menindaklanjuti instruksi ini. Keselamatan dan perlindungan terhadap WNI di Lebanon harus diutamakan, dan evakuasi segera dilakukan,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya usai meninjau Pasar Kefamenanu di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu (2/10/2024), sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, memastikan bahwa proses evakuasi WNI dari Lebanon sudah mulai berlangsung. Pemerintah Indonesia saat ini fokus pada upaya untuk memastikan seluruh WNI dapat dievakuasi dengan aman dari wilayah konflik.
“Keselamatan WNI adalah prioritas utama Pemerintah RI. Saat ini, proses evakuasi WNI dari Lebanon sudah berjalan dan terus dipantau secara intensif,” kata Roy Soemirat dalam keterangannya pada hari yang sama.
Menurut data dari KBRI Beirut, terdapat 157 WNI yang saat ini berada di Lebanon. Namun, dari jumlah tersebut, 70 orang dilaporkan menolak untuk dievakuasi. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Beirut, Yosi Aprizal, menyatakan bahwa mereka yang menolak evakuasi telah menyerahkan surat pertanggungjawaban mutlak, di mana mereka menyatakan bersedia bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan mereka secara pribadi.
“Mereka menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa mereka akan bertanggung jawab secara pribadi atas keselamatan mereka,” ujar Yosi Aprizal pada Kamis (26/9/2024).
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beirut, terus memantau perkembangan situasi di Lebanon dan siap mengambil tindakan cepat jika kondisi semakin memburuk.
