Oleh: Entang Sastraatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
Oleh: Entang Sastraatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa BaratDi atas kertas, ini seharusnya menjadi musim panen paling menggembirakan dalam satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan luar biasa: produksi beras nasional triwulan pertama 2025 menembus 8,59 juta ton—naik 50,97% dibandingkan tahun lalu. Harga gabah pun naik, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan Rp6.500 per kilogram. Ditambah, cadangan beras pemerintah (CBP) di awal tahun mencapai dua juta ton, ditopang stok nasional lebih dari delapan juta ton.
Kalau logika ekonomi bekerja sebagaimana mestinya, petani mestinya sedang panen kesejahteraan, bukan cuma panen padi. Tapi benarkah demikian?
Sayangnya, kenyataan di lapangan tidak seindah angka-angka statistik.
Janji Kesejahteraan: Sudah di Depan Mata, tapi Tak Tergapai
Memang ada perubahan. Pemerintah kini membebaskan petani dari kewajiban pengeringan dan pembersihan gabah sebelum dijual ke Bulog. Tak lagi ada drama petani ditolak karena kadar air terlalu tinggi atau kadar hampa berlebih. Dan ya, harga gabah kali ini stabil. Tak terdengar lagi jeritan “harga anjlok” seperti di musim panen sebelumnya.
Namun, pertanyaannya: apakah petani benar-benar untung besar? Apakah mereka akhirnya bisa tersenyum di akhir musim panen, bukan cuma lelah dan lapar seperti biasa?
Kita harus jujur menjawab: belum.
Mengapa? Karena dari satu hektar sawah yang menghasilkan 6 ton gabah, setelah dikurangi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan sewa lahan—yang semuanya terus naik—keuntungan bersih petani masih tipis, bahkan kadang nihil. Harga bagus, ya. Tapi biaya hidup petani juga naik. Belum lagi beban utang ke tengkulak atau koperasi, yang jadi teman abadi petani karena akses perbankan mereka minim.
Perhatian Pemerintah: Ada, Tapi Belum Revolusioner
Pemerintah memang menunjukkan sinyal positif. Presiden Prabowo bahkan turun langsung ke lapangan, mengancam akan mencabut izin usaha penggilingan nakal yang membeli gabah di bawah HPP. Sebuah langkah yang tegas, dan layak diapresiasi.
Namun, langkah ini tetap bersifat kuratif, bukan transformatif. Penyerapan gabah oleh Bulog memang penting, tapi tidak cukup untuk menyembuhkan luka struktural dalam sistem pertanian kita. Petani masih jadi pihak paling lemah dalam rantai distribusi pangan. Ketika produksi naik dan stok melimpah, yang untung besar tetap saja yang punya modal dan kendali di sektor hilir.
Petani Butuh Lebih dari Sekadar Harga
Kita tidak bisa meninabobokan petani dengan euforia harga yang “lumayan”. Mereka butuh akses ke modal murah, subsidi pupuk yang merata, pendampingan teknologi pertanian modern, dan yang tak kalah penting: perlindungan dari mafia pangan dan tengkulak serakah.
Reformasi agraria sejati harus menjadi bagian tak terpisahkan dari visi besar pemerintahan hari ini. Jika tidak, semua kebijakan hanya akan menjadi tambal sulam—seperti memberi payung kepada petani yang hidup di tengah badai.
Negeri Agraris Tanpa Petani Sejahtera: Ironi Abadi?
Indonesia bangga disebut negeri agraris. Tapi selama petani masih hidup di bawah garis kemiskinan, kebanggaan itu hanya hiasan kosong dalam pidato dan iklan politik. Jangan terus berharap pada ketahanan pangan jika mereka yang menanamnya tak pernah diberi kesempatan untuk hidup layak.
Petani kita bukan sekadar penghasil beras. Mereka adalah penjaga perut bangsa. Tapi selama ini, mereka hanya disuruh memberi, tanpa pernah benar-benar diberi.
Penutup: Saatnya Petani Menjadi Subjek, Bukan Objek
Produksi meningkat, harga stabil, cadangan aman—semua ini modal penting. Tapi jika pemerintah benar-benar ingin membalik sejarah keterpurukan petani, jangan berhenti di angka dan pernyataan optimistis semata. Buat petani jadi pusat dari sistem pangan, bukan hanya alat produksi yang terlupakan setelah panen usai.
Petani sudah terlalu lama jadi korban pembangunan. Sekarang waktunya mereka jadi penikmatnya. Bukan nanti. Tapi sekarang.
