Fusilatnews – Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 yang digelar di Solo, berpotensi menandai babak baru dalam politik Indonesia—bukan hanya dalam konteks regenerasi kepemimpinan, tetapi juga konsolidasi kekuasaan keluarga dalam tubuh partai politik. Bila Kaesang Pangarep kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI, dan Joko Widodo (Jokowi) diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina, maka PSI secara de facto menjadi partai keluarga Jokowi. Hal ini semakin kentara mengingat Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang, kini menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, seorang loyalis Jokowi yang kini menjadi Presiden RI.
Fenomena ini membuka ruang diskusi yang serius tentang masa depan demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks politisasi keluarga atau apa yang lazim disebut sebagai politik dinasti. Sejauh mana keterlibatan keluarga dalam partai politik masih dapat ditoleransi sebagai bentuk partisipasi politik sah, dan kapan ia berubah menjadi ancaman sistemik terhadap demokrasi?
PSI: Dari Partai Anti-Oligarki ke Kendaraan Politik Dinasti?
PSI pernah digadang-gadang sebagai partai progresif, pelopor politik anak muda, dan simbol resistensi terhadap oligarki lama. Namun dengan struktur kepemimpinan yang didominasi oleh keluarga Jokowi, semangat itu mulai luntur. Kaesang yang masih sangat muda dan relatif belum punya rekam jejak politik yang teruji, kini didorong memimpin partai. Jokowi sendiri, dengan kekuatan simboliknya, mengambil posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pembina. Ini jelas bukan sekadar “kebetulan biologis”, tapi manuver politik terencana.
Dalam teori demokrasi modern, para pemikir seperti Robert Michels telah lama mengingatkan melalui konsep iron law of oligarchy, bahwa “who says organization, says oligarchy” — siapa pun yang membentuk organisasi, pada akhirnya akan terjerumus pada konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang. Dalam konteks PSI hari ini, “segilintir orang” itu bukan hanya elite politik, tetapi anggota keluarga yang sama.
Rakyat dan Respon Publik: Polarisasi dan Apatisme
Respon publik tentu tidak tunggal. Bagi kalangan pendukung Jokowi, langkah ini dianggap sebagai kesinambungan kepemimpinan. PSI dilihat sebagai tempat bagi “nilai-nilai Jokowi” untuk hidup lebih lama: kesederhanaan, kerja nyata, dan komunikasi yang membumi. Kaesang dengan persona ‘anak muda gaul’ dianggap mewakili semangat baru, sementara Jokowi tetap menjadi magnet elektoral yang kuat.
Namun bagi publik yang kritis terhadap arah demokrasi, konfigurasi ini adalah peringatan keras. PSI tak ubahnya seperti kendaraan politik keluarga Jokowi. Demokrasi yang sehat seharusnya mendorong kompetisi terbuka, meritokrasi, dan sirkulasi elite. Tapi jika partai dipimpin, dibina, dan diarahkan oleh satu keluarga, maka rakyat hanya dihadapkan pada pilihan semu.
Sebagaimana dikatakan oleh Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014):
“The challenge of modern politics is to build political institutions that are strong and autonomous, yet accountable to the people they serve.”
Apakah PSI dengan konfigurasi keluarga ini bisa menjadi institusi yang kuat dan akuntabel? Ataukah ia hanya akan menjadi instrumen perpanjangan tangan kekuasaan yang tak pernah lepas dari nama besar Jokowi?
Demokrasi yang Dipelintir atau Dimatangkan?
Perlu dicatat, demokrasi tidak menolak keluarga terlibat dalam politik. Yang menjadi soal adalah ketika seluruh struktur kekuasaan—baik eksekutif maupun partai—diisi oleh anggota keluarga yang sama, dan semua keputusan strategis mengalir dari satu sumber kendali. Itulah yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai political patronage atau dynastic capture—ketika institusi publik dikooptasi oleh hubungan pribadi dan kekeluargaan.
Fenomena PSI pasca-Kongres 2025 bisa menjadi preseden berbahaya. Jika tidak ada resistensi dari publik atau koreksi dari dalam partai, maka apa yang terjadi pada PSI hari ini bisa menular ke partai-partai lain. Indonesia akan kembali ke masa ketika politik adalah urusan keluarga, bukan urusan rakyat.
Penutup: Menjaga Jarak Kritis, Bukan Membakar Jembatan
PSI masih punya waktu dan ruang untuk membuktikan bahwa struktur keluarga bukan berarti partai kehilangan otonomi. Tapi ini hanya mungkin jika partai berani menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, berani mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, serta tetap memberi ruang kepada kader-kader yang bukan berasal dari lingkungan kekuasaan.
Demokrasi kita sedang diuji, bukan oleh kudeta militer atau penindasan brutal, tapi oleh lembutnya pelukan kekuasaan yang membungkus dirinya dengan nama “keluarga”. Sudah saatnya rakyat bertanya: Apakah kita sedang membangun demokrasi, atau sekadar mengawetkan kekuasaan dalam nama yang berbeda?
