Iiyama – Di Jepang, anak-anak kecil tidak takut bertanya arah pada polisi. Di gang-gang kecil, pos polisi (kōban) menjadi tempat paling aman untuk berlindung, bukan lokasi yang dihindari. Di Jepang, kehadiran polisi menenangkan.
Sebaliknya di Indonesia, nama “polisi” kerap menghadirkan rasa waswas. Bukan hanya bagi pelanggar hukum, tapi bahkan bagi rakyat biasa yang taat aturan. Polisi tak lagi sekadar aparat penegak hukum, tapi telah menjelma jadi simbol kekuasaan yang sering kali mengancam, menekan, bahkan menyakiti.
Mengapa dua negara yang sama-sama demokratis bisa begitu berbeda dalam hal hubungan antara rakyat dan polisi?
Kepolisian Jepang: Melindungi Bukan Mengintimidasi
Sistem kepolisian Jepang bertumpu pada community-based policing. Dengan lebih dari 6.000 pos polisi (kōban) yang tersebar di seluruh negeri, polisi hadir bukan sebagai penjaga kekuasaan, tapi sebagai teman warga. Mereka mengenal nama-nama warga sekitar, memahami karakter lingkungan, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan manusiawi.
Polisi Jepang juga sangat jarang menggunakan senjata api. Menurut data tahun 2022, dalam satu tahun hanya terjadi dua kali penembakan oleh polisi di seluruh Jepang. Bandingkan dengan Indonesia, di mana tembakan “peringatan” sering menjadi tragedi.
Kedisiplinan, pelatihan etika, dan akuntabilitas internal yang kuat menjadikan polisi Jepang sebagai institusi yang dipercaya. Mereka bukan alat politik, bukan aktor bisnis, dan bukan pelindung elite.
Kepolisian Indonesia: Dari Alat Kekuasaan ke Simbol Ketakutan
Di Indonesia, hubungan polisi dan rakyat tercemar oleh sejarah panjang penyalahgunaan wewenang. Dari korupsi dalam tilang, kriminalisasi aktivis, hingga keterlibatan dalam pelanggaran HAM dan praktik kekerasan di balik jeruji.
Laporan Komnas HAM, KontraS, dan berbagai LSM menunjukkan bahwa kekerasan oleh aparat masih menjadi momok di Indonesia. Dari kasus penyiksaan tahanan, pembunuhan di luar hukum, hingga skandal Ferdy Sambo yang membuka borok internal kepolisian—semua itu menambah jurang ketidakpercayaan publik.
Polisi Indonesia juga sering tidak netral dalam politik. Terlibat dalam pengamanan sepihak, membiarkan intimidasi terhadap demonstrasi damai, hingga memberi ruang pada kekuatan premanisme yang dekat dengan kekuasaan.
Masalahnya Bukan Personil, Tapi Sistemik
Tidak sedikit polisi Indonesia yang jujur, berdedikasi, dan bekerja sepenuh hati. Tetapi mereka sering kalah oleh sistem yang korup, oleh atasan yang transaksional, dan oleh budaya instansi yang permisif terhadap pelanggaran.
Sistem rekrutmen berbasis pungli, promosi karena loyalitas politik, serta ketiadaan mekanisme kontrol yang efektif membuat reformasi kepolisian di Indonesia macet di tengah jalan.
Sementara di Jepang, pelanggaran sekecil apa pun ditindak serius dan diproses secara terbuka dan adil, di Indonesia banyak kasus ditutup-tutupi, atau pelanggar justru dipromosikan.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
- Kepolisian harus berpihak pada warga, bukan pada kekuasaan
Seperti Jepang, polisi seharusnya menjadi bagian dari masyarakat, bukan aktor yang hidup di menara gading kekuasaan. - Transparansi dan pengawasan publik harus diperkuat
Di Jepang, media dan masyarakat sipil bebas mengkritik polisi. Di Indonesia, kritik sering dibalas intimidasi. - Etika lebih penting dari senjata
Polisi bukan tentara. Mereka menjaga hukum, bukan menaklukkan rakyat. Jepang paham itu. Indonesia tampaknya belum.
Penutup: Polisi yang Menenangkan, Bukan Menakutkan
Kepercayaan publik bukan datang dari seragam, pangkat, atau slogan, tapi dari tindakan nyata, keberpihakan, dan integritas. Rakyat Jepang bisa tidur nyenyak karena tahu, jika ada yang mengganggu, polisi akan membantu.
Sebaliknya, di Indonesia, tak sedikit rakyat merasa lebih takut pada polisi daripada pada pencuri. Sebuah ironi demokrasi yang menyakitkan.
Jika kita ingin menjadi bangsa beradab, maka kita harus mulai membangun institusi yang melindungi, bukan menindas. Polisi yang bukan berdiri di atas rakyat, tapi bersama rakyat.
