JOKOWI akhirnya melakukan reshuffle kabinet pada Juli 2023 ini. Satu menteri dan lima wakil Menteri (Wamen) dilantik di Istana Negara, Jakarta, tepat pada 17 Juli 2023. Posisi Menkominfo yang sejak beberapa bulan sudah kosong karena kasus hukum yang menimpa Johnny G. Plate diisi oleh Budi Arie Setiadi, mantan Wakil Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Arie, yang merupakan pemimpin Projo, yaitu organisasi relawan pendukung Jokowi sejak 2014, tidak sendiri di Kominfo. Ada wakil yang menemaninya, yakni Nezar Patria sebagai Wamenkominfo. Sementara itu, jabatan yang ditinggalkan Arie diisi oleh Paiman Raharjo, pentolan relawan Sedulur Jokowi. Lalu Wakil Menteri Luar Negeri diisi oleh Pahala Nugraha Mansury, Wakil Menteri BUMN diisi oleh Rosan Perkasa Roeslani, dan Wakil Menteri Agama diisi oleh Syaiful Rahmat Dasuki.
Setelah pelantikan Menkominfo dan 5 Wamen, Presiden Jokowi juga melantik dua anggota Wantimpres baru. Keduanya adalah Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto. Ada beberapa hal menarik yang bisa dibaca dari reshuffle kali ini. Pertama, Jokowi tidak lagi melakukan perombakan kabinet berdasarkan dinamika politik di luar Istana atau tidak dimaksudkan untuk menjawab dialektika politik yang terjadi di barisan partai-partai anggota koalisi. Misalnya, ketika reshuffle terakhir dilakukan, 15 Juni 2022, Jokowi mengakomodasi Partai Amanat Nasional di dalam kabinet untuk menjawab ketidakpastian komitmen Partai Nasdem kepada pemerintah setelah partai tersebut mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden resmi Partai Nasdem.
Dengan kata lain, reshuffle kali ini tidak dijadikan ajang untuk menyenangkan partai-partai koalisi karena tidak ditimbang berdasarkan komposisi dukungan politik partai-partai yang ada dalam barisan koalisi pemerintahan. Kedua, Jokowi tidak mengakomodasi suara beberapa partai anggota koalisi, terutama PDIP, terkait dua menteri dari Partai Nasdem yang masih hadir di dalam kabinet. Padahal Partai Nasdem sudah jelas-jelas dianggap berbeda jalur politik dengan Jokowi terkait dengan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
Bahkan banyak yang menganggap bahwa Partai Nasdem dan Surya Paloh sudah melakukan perlawanan politik kepada Jokowi. Namun nyatanya reshuffle yang ditunggu-tunggu terkait ‘penyingkiran’ kader Partai Nasdem di dalam kabinet, tidak juga terjadi. Memang pada akhirnya Johnny G. Plate, yang notabene adalah salah satu kader kelas wahid Partai Nasdem, harus melepaskan jabatannya sebagai Menkominfo. Namun peristiwa tersebut terjadi bukan karena penggunaan hak prerogatif presiden dalam merombak kabinet, tapi justru karena kasus hukum yang menimpa Sekjen DPP Partai Nasdem tersebut.
Ketika reshuffle dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Johnny G. Plate, ternyata Jokowi tidak melakukannya sekaligus untuk menyingkirkan kader Partai Nasdem lainnya, yakni Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian. Artinya, Jokowi terkesan membuat relasinya dengan Partai Nasdem dan Surya Paloh tetap berkategori “status quo” di mana beberapa kader Partai Nasdem masih berada di dalam pemerintahan di satu sisi, tapi komunikasi dan relasi politik Jokowi dengan Partai Nasdem dan Surya Paloh sudah tidak lagi seperti dulu di sisi lain.
Hal tersebut sangat bisa dilihat dari dialog simbolis Jokowi dengan Surya Paloh dan Partai Nasdem dalam beberapa waktu belakangan. Respons terbaru dari Surya Paloh dan Partai Nasdem kepada Jokowi adalah ketika acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem dan Koalisi Pendukung Anies Baswedan diselenggarakan di Gelora Bung Karno Jakarta pada Minggu (16/7). Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diundang. Sikap Partai Nasdem dan Surya Paloh ini sangat bisa dipahami. Tak bisa dipungkiri bahwa keputusan tersebut adalah bentuk reaksi dialogis Surya Paloh dan Partai Nasdem atas sikap Jokowi beberapa waktu lalu.
Saat Jokowi merayakan pesta pernikahan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, Surya Paloh kabarnya tidak diundang. Bahkan sebelum kenduri besar-besaran di Solo itu pun, Jokowi juga tak hadir pada acara ulang tahun Partai Nasdem, meskipun konon dikabarkan Jokowi diundang ke acara tersebut. Dengan kata lain, reshuffle kali ini juga tidak dimaksudkan oleh Jokowi untuk menambah hukuman politik kepada Partai Nasdem dan Surya Paloh di satu sisi dan tidak pula untuk mengakomodasi beberapa “komplain politik” beberapa partai anggota koalisi yang sering mempertanyakan kehadiran kader-kader Partai Nasdem di dalam kabinet di sisi lain.
Ketiga, reshuffle kali ini rasanya juga tidak bisa dimaknai sebagai upaya Jokowi untuk menggenjot kinerja kabinetnya. Mengisi jabatan Menkominfo yang kosong tentu keharusan, karena sudah tak ada lagi menterinya. Namun mendudukkan Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo tentu bukanlah keputusan yang berbasiskan alasan “meritokratis” di satu sisi dan bukan pula berlatarkan alasan “result oriented” di sisi lain. Latar belakang pendidikan, kapasitas profesional, track record dan pengalaman kerja, tentu tidak membuat Budi Arie sebagai figur yang tepat untuk posisi Menkominfo.
Artinya, harapan untuk memperbaiki kinerja kementerian yang satu ini tentu tidak berbanding lurus dengan fakta seorang Budi Arie Setiadi, yang notabene berasal dari barisan relawan. Begitu pula dengan para wakil menteri yang baru dilantik. Selain itu, waktu yang tersisa sangatlah pendek bagi seorang menteri dan beberapa wakil menteri baru untuk bisa melakukan perbaikan kinerja, melakukan perubahan atau menghadirkan terobosan di kementerian yang mereka duduki. Bayangkan saja, waktu tersisa lebih kurang hanya setahun. Boleh jadi waktu yang pendek itu pun tak cukup bagi mereka untuk melakukan adaptasi, alih-alih untuk melakukan terobosan dan perubahan. Lantas, jika tidak dalam kacamata di atas, maka dengan latar apa Jokowi melakukan reshuffle kabinet kali ini? Satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah untuk kepentingan politik Jokowi sendiri.
Memang bisa saja dikatakan bahwa Jokowi sedang mendudukkan loyalis-loyalisnya di dalam pemerintahan, sebagaimana ditafsirkan oleh media Singapura. The Straits Times edisi Senin (17/7), menyoroti keputusan reshuffle kabinet oleh Jokowi dalam berita bertajuk “Indonesia’s Jokowi appoints loyalist to Cabinet, in reshuffle ahead of general election,” beberapa saat setelah reshuflle diumumkan. Dalam pemberitaan itu, The Straits Times membahas penunjukan Budi Arie Setiadi. Namun saya mengira, selain memberi peluang kepada para loyalisnya untuk ikut ‘mencicipi’ kekuasaan, termasuk loyalis yang berasal dari lingkaran pertemanan Erick Tohir.
Jokowi juga ingin menunjukkan sikap politiknya yang sesungguhnya terkait dengan Pemilihan Presiden tahun 2024. Melalui reshuffle ini, Jokowi ingin mempertahankan ambiguitas politiknya atas dua bakal calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Karena reshuffle kali ini tidak memberikan “nilai tambah” politik kepada PDIP dan koalisi pendukung Ganjar Pranowo, tidak pula kepada Partai Gerindra dan Prabowo Subianto, tapi juga tidak memberikan “nilai kurang” politik kepada Surya Paloh dan Anies Baswedan. Karena itulah istilah loyalis Jokowi muncul ke permukaan, karena tokoh-tokoh yang diangkat tidak terkait kepada gerbong politik yang sedang bersaing, tapi lebih kepada Jokowi secara personal.
Walhasil, dengan posisi itu, Jokowi justru lagi-lagi berhasil menjaga ambiguitas politiknya tetap bertahan sampai hari ini. Setidaknya, dengan keputusan itu, Jokowi tetap berpeluang menjadi “King Maker” untuk siapapun yang akan menjadi penerusnya nanti, kecuali Anies Baswedan, meskipun hanya dengan bantuan satu kaki, yakni satu kaki di pihak Prabowo Subianto dan satu kaki lagi untuk Ganjar Pranowo. Hanya saja, sikap ambigu ini justru tidak diterima secara adil oleh kedua pihak. Ambiguitas politik Jokowi akan menjadi bumerang bagi PDIP dan Ganjar Pranowo, tapi menjadi bonus politik luar biasa bagi Prabowo. Artinya, sekalipun Jokowi tidak memberikan dukungan verbal kepada Prabowo, tapi di sisi lain Jokowi juga tak menyatakan dukungan terbuka kepada Ganjar Pranowo, maka suara pemilih Jokowi akan mengambang.
Dengan kondisi itu, otomatis Prabowo akan sangat terbantu, karena dengan strategi yang diterapkannya hari ini, yakni strategi “menempel Jokowi sedekat mungkin”, Prabowo memiliki kesempatan untuk mengambil ceruk suara non PDIP yang mendukung Jokowi. Asumsinya, dengan hanya mengantongi suara pendukung Jokowi non PDIP sekitar 25-30 persen saja, Prabowo bisa mengalahkan Ganjar Pranowo di ajang Pilpres 2024. Sementara itu, jika Jokowi tidak menyatakan dukungan secara tegas kepada Ganjar Pranowo sekaligus tidak melakukan kerja politik untuk memenangkannya, maka suara Ganjar Pranowo sangat berpeluang menciut hanya sebesar suara partai-partai yang mendukungnya, karena mayoritas pendukung Jokowi adalah pemilih non PDIP.
Jadi jika Jokowi tidak menguncinya untuk Ganjar Pranowo, maka suara ini akan berpeluang ditarik oleh Prabowo. Dan saya kira, pada konteks inilah sebenarnya kesetiaan dan loyalitas Jokowi kepada PDIP dan calon presiden resmi partai (PDIP) harus dipertanyakan lantaran sebagai kader PDIP Jokowi semestinya aktif mengalihkan suaranya kepada Ganjar Pranowo, meskipun suara tersebut tidak berasal dari pemilih PDIP. “A healthy loyalty is not passive and complacent, but active and critical”, tulis cendekiawan politik Inggris, Harold Joseph Laski. Jika Jokowi memang kader sejatinya PDIP, maka sudah selayaknya Jokowi memberikan dukungan aktif dan terbuka untuk Ganjar Pranowo, sekaligus kritis memberikan masukan-masukan agar Ganjar Pranowo bisa terpilih dan memenangkan kontestasi. Karena ambiguitas politik justru kurang menguntungkan untuk Ganjar Pranowo dan PDIP, tapi justru menjadi peluang tidak terbatas bagi Prabowo untuk mengeksploitasi suara pemilih Jokowi yang tidak berasal dari PDIP.
Sumber Pomoas
