FuslitaNews – Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengungkapkan keraguannya terhadap kebijakan reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, meski reshuffle kerap dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, langkah tersebut tidak akan efektif jika tidak disertai dengan perubahan substantif. Dalam wawancara yang berlangsung pada aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Bivitri menyatakan dengan tegas, “Saya enggak percaya itu. Saya rasa reshuffle tidak akan memperbaiki semuanya.”
Ketidakcocokan Menteri dengan Tugasnya
Bivitri menyoroti bahwa banyak menteri yang dipilih Prabowo sejak awal tidak memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya. Ia mencatat, meskipun banyak wajah baru dalam kabinet, hampir sebagian besar menteri yang dipilih tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan sektor yang mereka pimpin. Hal ini menciptakan ketidakharmonisan antara kebijakan dan implementasinya, yang pada gilirannya berpengaruh pada kinerja pemerintah. “Penunjukan menteri harusnya lebih didasarkan pada keahlian dan pengalaman. Kalau asal tunjuk, ya seperti kita menebak-nebak,” ujarnya.
Fenomena ini terlihat jelas dalam beberapa sektor strategis. Misalnya, menteri yang tidak memiliki latar belakang ekonomi memimpin Kementerian Keuangan, atau mereka yang tidak punya pengalaman di bidang infrastruktur mengisi posisi yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik negara. Padahal, keberhasilan suatu pemerintahan sangat tergantung pada ketepatan pemilihan menteri yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.
Reshuffle Tanpa Perencanaan yang Matang
Bivitri juga mengkritik rasionalitas di balik penyusunan kabinet oleh Prabowo. Ia menilai bahwa tidak ada perencanaan yang matang dalam memilih para pembantu presiden tersebut. Pemerintahan yang seharusnya hadir dengan visi dan misi yang jelas justru terkesan hanya sekadar merombak posisi tanpa memahami dengan baik kebutuhan setiap kementerian. “Kalau rasionalitas dalam penyusunan kabinet tidak jelas, maka tidak ada perubahan yang berarti meskipun ada reshuffle,” katanya.
Ali Syarief : https://fusilatnews.com/proyeksi-8-persen-realisasi-47-persen-menjadi-branding-tukang-omon-omon/
Penyusunan kabinet yang lebih mengutamakan faktor loyalitas politik ketimbang kompetensi menjadi isu utama yang mencuat. Sementara masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan terobosan dalam menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi, reshuffle kabinet yang terkesan hanya mengganti sosok tanpa perubahan kebijakan yang lebih mendalam membuat harapan tersebut menjadi semu.
Kinerja Pemerintahan yang Terhambat
Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini kinerja pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan yang cukup lebar antara janji politik dan realisasi di lapangan. Ketidakpastian politik yang disebabkan oleh perombakan kabinet yang terkesan tidak terencana ini semakin menambah kesulitan bagi pemerintahan untuk menuntaskan masalah-masalah struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Kinerja kabinet yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat pun semakin memperburuk citra pemerintah di mata publik. Rakyat menuntut bukti nyata, bukan sekadar janji-janji perubahan yang tidak pernah terwujud. Dalam konteks ini, reshuffle kabinet tidak lebih dari sekadar perbaikan kosmetik tanpa solusi konkret yang menyentuh akar permasalahan.
Kesimpulan: Reshuffle yang Hanya Menunda Masalah
Meski reshuffle kabinet kerap dipandang sebagai langkah yang bisa memberi angin segar bagi pemerintahan, kenyataannya langkah tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah besar yang ada. Seperti yang dikatakan Bivitri, harapan bahwa reshuffle akan memperbaiki kinerja kabinet merupakan harapan yang tidak realistis, karena masalah mendalam terkait pemilihan menteri yang tidak kompeten belum diselesaikan.
Untuk itu, langkah perombakan kabinet harus disertai dengan evaluasi yang jujur terhadap setiap menteri, bukan hanya berdasarkan faktor politis semata. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberhasilan jangka panjang, bukan sekadar perombakan yang hanya mengubah wajah, tetapi tidak membawa perubahan substansial. Sebab, tanpa perubahan yang benar-benar mendasar, reshuffle kabinet hanya akan menjadi upaya sia-sia yang tidak membawa kemajuan berarti bagi negara.
